Timika – PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemerintah Kabupaten Mimika (Pemkab) Mimika bersama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) rapat bersama membahas Penyusunan Rencana Aksi Program Kemitraan.
Rapat yang berlangsung selama dua hari, Rabu 14 Juni dan Kamis 15 Juni di Swiss Belinn Timika akan membahas sejumlah program kemitraan diantaranya, penyediaan air bersih, sanitasi, upaya perbaikan gizi masyarakat serta pengendalian penyakit berbasis lingkungan.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Hendriette Tandiono, Asisten 3 Setda Mimika dihadiri beberapa perwakilan dan kepala OPD dalam lingkup Pemkab Mimika serta kepala distrik.
Dalam proses ini Freeport mempunyai komitmen untuk memberikan manfaat bagi pemegang saham, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan keberlanjutan
Diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Reynold Ubra, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Robert Mayaut, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sementara Freeport diwakili Claus Wamafma, Direktur PT Freeport Indonesia bersama jajaran manajemen.
Claus Wamafma dalam pertemuan itu mengatakan, penyusunan aksi program kemitraan merupakan program berkelanjutan dari program Nasional. Freeport dalam operasionalnya terus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan baik di kabupaten, provinsi dan Nasional.
Berbicara soal kehadiran tambang Freeport, secara ekonomi ada kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk Provinsi Papua tahun 2018 mencapai 34 persen, dan Kabupaten Mimika sesuai data dari 90 persen menunjukan tren positif menjadi 70 persen.
Itu artinya ada penguatan-penguatan di luar sektor pertambangan. Inilah yang menjadi harapan semua bahwa tidak berharap sepenuhnya pada sektor tambang. Karena tambang suatu waktu akan berhenti beroperasi setelah cadangan emasnya habis.
Dalam proses ini Freeport mempunyai komitmen untuk memberikan manfaat bagi pemegang saham, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan keberlanjutan. Sejak Desember 2018 saham 51,2 persen sudah dikuasai negara. Di dalamnya sudah ada porsi untuk pemerintah daerah.
“Saya tidak akan menjelaskan secara detail, ini bukan kewenangan saya tapi porsinya pemerintah daerah. Tapi pesannya bahwa kita mempunyai kepentingan yang sama untuk memastikan operasional harus berjalan dengan normal, karena ada dampak benefit oleh negara dan selanjutnya untuk masyarakat,”ujar Claus.
Ia menjelaskan proses penyusunan rencana aksi program kemitraan diawali dengan riset komprehensif di tahun 2021. Dinas Kesehatan merencanakan riset kesehatan dasar dan Freeport memberikan dukungan.
Karena untuk kepentingan bersama, memotret intervensi-intervensi yang sudah dilakukan sepanjang beberapa dekade terakhir, dan apa saja yang menjadi isu kesehatan di wilayah Kabupaten Mimika.
Dalam reset kesehatan dasar, ada 30 kampung menjadi destinasi yang didatangi tim riset. Hasilnya lebih dari 10 ribu sampel. Ini menjadi pekerjaan besar selama satu tahun. Selain itu mengenai isu-isu menonjol yang segera dimitigasi.
Claus mengapresiasi program riset kesehatan dasar. Sebagai privat sektor sempat ragu-ragu dalam kerjasama ini. Ternyata kerjasama ini sangat baik, profesional dan memenuhi standart-standart pelaporan yang diminta oleh banyak lembaga internasional. Atas hasil riset ini Freeport mempublikasikan secara publik pada September 2022.
Isu kesehatan dalam penanganan tidak bisa berdiri sendiri. Termasuk berbicara mengenai desain kota, pemukiman maupun transportasi dan lain-lain memang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Claus berharap dalam pertemuan ini bisa menghasilkan poin-poin kesepakatan penting dengan melibatkan banyak pihak.
Dikatakan salah satu kendala dalam menjalani program adalah kurangnya koordinasi. Freeport mempunyai komitmen dan target yang sama dengan Pemkab Mimika bagaimana mensejahterakan masyarakat.
Hendriette Tandiono dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Freeport dan YPMAK yang sudah bersama-sama Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendukung program riset kesehatan dasar dari 2023-2026.
Melalui program ini, ia berharap sampai tahun 2026 tidak ada lagi masyarakat yang sakit malaria, gizi buruk atau stunting dan penyakit kulit. “Jangan hari ini kita bahas. Bagian ini kerja ini tapi masuk tahun depan kita ubah lagi programnya,” pesan Hetti.
Scienray Aris Morin, Kabid Fispra Bappeda menjelaskan, dalam mendukung aksi kemitraan pihaknya telah menyusun beberapa pendekatan untuk menyelesaikan isu-isu sektoral dalam bidang sesuai SGDs.
Terutama dalam penanganan stunting di beberapa lokasi yang sudah dipetakan dalam memberikan intervensi, yang akan dikerjakan untuk masyarakat di kampung atau distrik.
Selain itu pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di kampung-kampung yang saat ini terbentur dengan ketersediaan sumber air baku. Ia berharap dalam diskusi ini Dinas PUPR bisa menjelaskan titik mana saja yang bisa diintervensi agar dapat ditangani oleh Freeport bekerjasama dengan PUPR.
Dalam pembangunan, pemerintah tetap mengacu pada RPJMD sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang dituangkan dalam rencana kerja strategis OPD. (redaksi)
