ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Soal 17 Ribu Karyawan yang Belum Miliki KTP, Freeport Sudah Koordinasi dengan Dispencapil

Koordinasi lintas lembaga sudah dilakukan sejak 22 Oktober 2022, telah tersedia posko di Tembagapura tetapi belum berjalan efektif.

25 Mei 2023
0
Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Timika– Andreas Hindom, General Superintendent Goverment relation (Grovel) PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan, manajemen Freeport sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil), Bawaslu dan KPU Mimika terkait 17 ribu karyawan yang bekerja di areal Freeport yang belum memiliki KTP Mimika.

Manajemen bersama pemerintah sejak akhir tahun lalu sudah membuka posko di Tembagapura untuk mengakomodir karyawan mengurus dokumen pindah domisili

Koordinasi lintas lembaga sudah dilakukan sejak 22 Oktober 2022. Manajemen bersama pemerintah sejak akhir tahun lalu sudah membuka posko di Tembagapura untuk mengakomodir karyawan mengurus dokumen pindah domisili. Namun upaya itu belum berjalan efektif.

Andreas menjelaskan berdasarkan temuan pada Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2019, sekitar 23 ribu karyawan tidak menyalurkan hak pilihnya. Dengan pengalaman ini manajemen Freeport berupaya agar tidak terjadi lagi di Pileg Tahun 2024.

“Kami berharap 17 ribu karyawan yang saat ini tinggal di Distrik Tembagapura, Distrik Kuala Kencana dan Mimika Timur Jauh bisa mengurus pindah domisilinya ke Timika,” ujar Andreas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Mimika, Kamis 25 Mei.

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli dan Bakti Sosial Peringati HUT ke-81 Brimob di Oksibil

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Aloisius Paerong, Ketua Komisi C mengatakan, perlu diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur semua karyawan yang bekerja di area Freeport harus memiliki KTP Mimika.

“Ketika kami DPRD bicara aspirasi tidak bedakan yang tinggal di Timika atau di luar Timika,” tegas Aloisius.

Perda juga akan mengatur semua perusahaan kontraktor diwajibkan untuk membuka kantor cabang di Timika. Ini bertujuan agar perekrutan karyawan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Elminus B Mom, Anggota Komisi C menegaskan masalah domisili karyawan yang ber-KTP Mimika akan menjadi atensi khusus Komisi C.

Ketua Gerindra Mimika ini sependapat, jika semua perusahaan privatisasi Freeport wajib membuka kantor cabang di Timika.

Perusahaan juga dilarang menerima tenaga kerja dari luar Mimika. Meski mempersilahkan untuk melamar kerja di Freeport, namun harus memiliki KTP Mimika.

“Perusahaan harus tegas tidak menerima pekerja yang tidak ada KTP Mimika,” tandas Elminus.

Herman Gafur, anggota Komisi C berharap setelah RDP harus ada rekomendasi yang dihasilkan untuk Freeport dan Plt Bupati. Soal masalah tenaga kerja sebenarnya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan agar mengakomodir asas keadilan. (redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post

RDP Bersama Pemda Mimika, KPK Paparkan Kategori Tindakan Korupsi

Gallery Foto Rapat Dengar Pendapat KPK bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika

Puluhan Unit Kendaraan Dinas Dikuasai Mantan Pejabat, Sekda Minta KPK Bergabung Lakukan Penertiban

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id