ADVERTISEMENT
Senin, November 16, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Nusantara

Jokowi Teken Perpres Papua, Jatah Dana Otsus Naik Jadi 2,25 Persen

Papua mendapat jatah Dana Otsus naik 2,5 persen dari Dana Alokasi Khusus Nasional.

24 April 2023
0
Jokowi Teken Perpres Papua, Jatah Dana Otsus Naik Jadi 2,25 Persen

Joko Wodido. Foto: Ist.

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

Jakarta – Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041. Sejumlah ketentuan diatur di dalamnya termasuk soal tiga sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otsus Papua.

“Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25 persen dari plafon alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional,” demikian salah satu sumber yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b, dalam beleid yang diteken Jokowi pada 17 April 2023.

Sumber lain yaitu dari tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam. Nilainya sebesar selisih antara 70 persen dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Ketiga, yaitu Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Baca Juga

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Jokowi lewat aturan ini menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 untuk jangka waktu 20 tahun.

Selama ini, dana Otsus untuk Papua lebih rendah yaitu 2 persen dari DAU nasional. Setelah Jokowi mengesahkan UU Otsus Papua pada 2021 silam, plafonnya naik jadi 2,25 persen.

Kemudian, beberapa aturan lain dalam Perpres ini, di antaranya, RIPPP yang ditetapkan menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Papua. Ini adalah badan yang dibentuk Jokowi lewat Perpres Nomor 121 Tahun 2022 dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Aturan ini menjelaskan bahwa RIPPP dilaksanakan dengan 11 strategi operasionalisasi. Di antaranya, yaitu percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).

Kemudian, pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lainnya, pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP. Penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia  usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. (redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    527 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Dana Desa dan ADD Mimika 2026 Rp267 Miliar, Ini Peruntukannya

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Presiden Jokowi Sebut Tujuh Nama yang Cocok jadi Wapres Ganjar

Presiden Jokowi Sebut Tujuh Nama yang Cocok jadi Wapres Ganjar

Pria yang Tewas di Jembatan SP2 Warga Manado

Koalisi Besar Segera Pertemuan Sikapi Ganjar Capres 2024

GP Ansor Usulkan Empat Nama Cawapres untuk Ganjar

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id