TIMIKA, Koranpapua.id- Lukius Newegalen, S.IP, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengkritisi selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Bupati Willem Wandik pembangunan di wilayah itu belum merata.
Karena itu, Lukius mengingatkan kepada pihak eksekutif agar APBD tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp1,546 triliun harus benar-benar diserap untuk kepentingan pembangunan.
Hal ini Lukius sampaikan kepada Koranpapua.id di sela-sela pembahasan APBD 2024 yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Senin 11 Desember 2023.
Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kembali pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD.
Karena pokok pikiran yang disampaikan merupakan usulan dan aspirasi yang sudah disepakati melalui Musrenbang.
Ia menyebutkan terdapat insfrastruktur yang pengerjaannya belum selesai. Diantaranya, jembatan, gedung sekolah SD dan SMP yang sudah dibakar, rumah ASN, dan gedung kantor-kantor pemerintahan harus diprioritaskan tahun depan.
Selain fasilitas pemerintah, pemerintah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki rumah masyarakat yang beberapa waktu lalu dibakar.
“Pemerintah bisa renovasi lagi sekolah yang rusak karena dibakar, jembatan yang belum selesai dilanjutkan dan rumah warga yang dibakar dibangun ulang,” harapnya.
Politisi Gerindra ini mengklaim dengan belum adanya pemerataan pembangunan di Puncak juga menjadi salah satu faktor penyebab terus terjadinya gangguan keamanan.
“Ini sebenarnya kesalahan ada pada kepala daerah. Kalau daerah ada gangguan keamanan kepala daerah harus berpikir ini ada apa. Air bersih belum ada, rumah belum ada, jembatan belum ada. Mereka minta pembangunan harus merata,” tandasnya.
Lukius menegaskan, semua anggaran yang saat ini tengah dibahas tidak boleh ada titipan di SKPD-SKPD untuk kepentingan mantan Bupati yang saat ini sementara mempersiapkan diri maju Pilgub 2024.
“Dalam bahas tadi kami tarik menarik. Karena uang itu kami sudah tahu. Karena ini sudah tahun politik. Kami harap dana-dana yang ada tidak boleh titip-titip,” tambahnya.
Sebagai Ketua DPRD, Lukius mengatakan selama sepuluh tahun Bupati menitipkan anggaran di SKPD-SKPD, baik untuk proyek fisik maupun non fisik, karena rata-rata kepala dinas yang ada bukan definitif melainkan Plt dan Plh.
Pemerintah Pusat mengirimkan uang negara untuk membangun Puncak bukan untuk yang lain. Apalagi hampir sebagian besar yang menjabat kepala dinas bukan orang asli Puncak. Sehingga uang yang ada akan dibawa keluar untuk bangun di daerah mereka masing-masing.
Lukius juga menegaskan Puncak merupakan kabupaten dan rumah bersama bukan milik orang tertentu. Puncak membuka diri menerima siapa saja yang ingin membangun bersama masyarakat. (Redaksi)
