TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika membahas tiga agenda strategis untuk memperkuat pengembangan investasi Mimika.
Ketiganya mencakup revisi kewenangan perizinan dan nonperizinan, penyusunan kebijakan fasilitas serta insentif, dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika menggelar rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan forum konsultasi publik tersebut pada 19–21 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Timika, Papua Tengah.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame, membuka kegiatan tersebut. Ia meminta peserta menghasilkan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelayanan publik serta pengembangan investasi.
Menurut Herry, forum ini harus menghasilkan bahan perumusan kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola investasi. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut agar kegiatan memberikan hasil nyata.
Susun Arah Investasi Berdasarkan Potensi Daerah.
Herry menjelaskan, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah akan menjadi pedoman pengembangan investasi. Penyusunannya perlu mempertimbangkan potensi ekonomi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Mimika.
Pemerintah daerah perlu menyusun dokumen tersebut secara terarah, terintegrasi, dan realistis. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat menentukan arah investasi serta mengidentifikasi sektor usaha yang memiliki prospek pengembangan.
Selain itu, pembenahan kewenangan perizinan menjadi bagian penting dalam mendukung rencana tersebut. Pemkab Mimika ingin menyederhanakan pelayanan, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi.
Kejelasan pembagian tugas antarperangkat daerah juga menjadi perhatian agar pelayanan tidak menghadapi tumpang tindih kewenangan.
Rumuskan Insentif Sesuai Prioritas dan Kemampuan Daerah
Sementara itu, penyusunan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal perlu mempertimbangkan sektor prioritas, ketentuan hukum, serta kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan manfaat kegiatan usaha bagi pembangunan dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan insentif dapat mendukung daya tarik investasi sekaligus menjawab kebutuhan daerah.
Ketiga agenda tersebut saling melengkapi. Perizinan yang jelas memberikan kepastian bagi pelaku usaha, insentif mendukung daya tarik investasi, dan rencana penanaman modal memberikan arah pengembangan jangka panjang.
Herry turut menekankan pentingnya kerja sama pemerintah, dunia usaha, akademisi, asosiasi, dan masyarakat. Partisipasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam membangun iklim investasi yang sehat.
Melalui forum ini, Pemkab Mimika berharap dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pemerintah daerah selanjutnya perlu menerjemahkan hasil pembahasan menjadi regulasi, perencanaan, dan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen L L Moru
