JAKARTA, Koranpapua.id– Pemerintah Pusat (Pempus) menggelontorkan anggaran sebesar Rp355,36 miliar untuk mempercepat pembangunan kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Nabire.
Sebagai informasi bahwa, hingga 9 Agustus 2026, pembangunan gedung utama pemerintahan telah mencapai progres 36,90 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Pembangunan proyek ratusan miliar itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Adapun proyek pekerjaan itu mencakup Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Proyek tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap kesiapan Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai daerah otonomi baru.
Infrastruktur pemerintahan yang memadai dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan DOB perlu diiringi dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan,” ujar Dody seperti dikutip Rabu 12 Agustus 2026.
Dikatakan, pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Papua Tengah dimulai pada 20 Oktober 2025.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak mencapai Rp 555,36 miliar yang bersumber dari APBN.
Selain membangun gedung pemerintahan, Kementerian PU juga melakukan penataan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Tengah.
Penataan ini dirancang untuk membentuk kawasan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau dan alun-alun.
Termasuk prasarana pendukung Right of Way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan dimulai pada Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Hingga saat ini, progresnya telah mencapai 25,34 persen.
Sejumlah pekerjaan masih berlangsung di lapangan, antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur pos pemadam kebakaran, serta pengujian sand cone.
Pembangunan pusat pemerintahan ini diharapkan memperkuat kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sekaligus menciptakan fasilitas pemerintahan yang mampu menunjang pelayanan masyarakat. (Redaksi)
