TIMIKA, Koranpapua.id– Dana Otonomi Khusus (Otsus) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) semestinya dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pelatihan dan sertifikasi bagi pencari kerja, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dan Lahir Besar Timika (Labeti).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur kepada awak media, Selasa 2 Juni 2026.
Menurut Herman, anggaran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebenarnya sudah dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Namun, apabila masih kurang, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan melalui skema DBH.
“Prinsipnya sudah kita sepakati bahwa biaya pelatihan dan sertifikasi tidak boleh lagi dibebankan kepada pencari kerja,” tegasnya.
“Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dana Otsus yang ada di Disnaker. Kalau kurang, bisa ditopang melalui DBH,” sambung Herman.
Ia menegaskan kebijakan tersebut penting untuk memastikan keadilan akses bagi seluruh pencari kerja di daerah tanpa diskriminasi antara OAP maupun non-OAP.
Menurutnya, dana yang tersedia semestinya cukup untuk mendukung peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Selain isu pembiayaan pelatihan, Herman juga menyoroti rendahnya peluang kerja bagi tenaga kerja lokal di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika.
Ia mendorong adanya penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan, termasuk wacana moratorium rekrutmen tertentu apabila tidak berpihak kepada tenaga kerja lokal.
“Kami sudah sejak awal memberi perhatian serius. Perlu ada langkah monitoring yang kuat agar kesempatan kerja bagi anak-anak daerah tidak terus terpinggirkan,” kata Herman.
Herman juga mendesak agar seluruh kontraktor maupun subkontraktor yang beroperasi di Mimika wajib memiliki kantor perwakilan di daerah tersebut.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kita berharap kepada Disnaker dan pemerintah pada umumnya agar semua kontraktor atau subkontraktor yang ada di luar wajib membuka kantor perwakilan di Kabupaten Mimika.”
“Ini untuk memastikan fungsi monitoring berjalan, serta melihat sejauh mana keberadaan mereka mampu menyerap tenaga kerja lokal,” pungkasnya (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
