TIMIKA, Koranpapua.id- Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika hingga pertengahan Mei 2026 masih tergolong rendah.
Dari total APBD sebesar Rp5,6 triliun, pemerintah daerah baru merealisasikan 11,38 persen atau sekitar Rp560 miliar.
Kondisi tersebut diakui langsung Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, SE, M.Si.
Marthen menyebut serapan anggaran saat ini memang masih berjalan lambat. “Realisasi kita baru 11,38 persen. Kalau dirupiahkan itu sudah Rp560 sekian miliar,” ujar Marthen, Senin 18 Mei 2026.
Rendahnya penyerapan anggaran disebut terjadi karena sebagian besar proyek fisik dan belanja modal masih tertahan pada tahapan pelelangan.
Akibatnya, realisasi APBD sejauh ini lebih banyak terserap untuk belanja operasional pemerintahan.
“Yang lebih besar dalam realisasi itu adalah belanja operasional. Sementara belanja modal masih dalam proses pelelangan,” katanya.
Padahal, memasuki pertengahan triwulan kedua, percepatan realisasi anggaran dinilai penting untuk menjaga efektivitas pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.
Namun hingga kini, sebagian proyek pemerintah belum masuk tahap kontrak kerja.
Menurut Marthen, pembayaran terhadap proyek fisik baru dapat dilakukan setelah seluruh proses kontrak rampung, termasuk tahapan administrasi pencairan uang muka.
“Kalau sudah berkontrak baru bisa dibayarkan uang muka. Tetapi tahapannya juga panjang,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai lambannya proses pelelangan, Marthen meminta hal itu dikonfirmasi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai pihak teknis yang menangani tender proyek.
Meski demikian, ia membantah anggapan bahwa OPD belum bekerja maksimal. Menurutnya, seluruh perangkat daerah saat ini masih berproses dan melakukan penyesuaian pascapelantikan pejabat.
“Kalau dibilang pejabat belum bekerja, saya pikir sudah kerja semua, tapi masih berproses. Apalagi baru selesai dilantik sehingga masih ada penyesuaian,” katanya.
Marthen juga tidak menampik bahwa realisasi APBD tahun ini mengalami keterlambatan dibanding target yang diharapkan pemerintah daerah.
“Kalau dikatakan lambat ya memang agak-agak lambat,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten Mimika kini didesak untuk mempercepat proses pelelangan dan eksekusi program.
Ini bertujuan agar penyerapan APBD tidak menumpuk di akhir tahun, yang kerap berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan proyek pembangunan.
“Kepada pimpinan OPD agar bekerja secara optimal dan mengejar keterlambatan-keterlambatan kita, karena triwulan dua sudah mau berakhir, tinggal satu bulan lagi,” kata Marthen. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
