TIMIKA, Koranpapua.id- Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport (PTFI), terus melakukan berbagai terobosan dalam mendorong ekonomi masyarakat pesisir.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pengelolaan komoditas lokal yang dibarengi dengan pendampingan secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan terstruktur diharapkan dana kemitraan yang gulirkan YPMAK tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan aset ekonomi jangka panjang bagi masyarakat kampung.
Terbaru, YPMAK melakukan sosialisasi Program Kampung 2026 di Kampung Kiura, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu 11 Maret 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kampung tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang akan menjalankan program tahun 2026.
Dalam musyawarah warga sepakati dua fokus program, yakni perluasan kebun kelapa dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Mendukung program itu, YPMAK mengalokasikan dana Rp300 juta untuk Kampung Kiura, dengan rincian Rp240 juta untuk kegiatan program dan Rp60 juta untuk operasional Pokja.
Staf Divisi Ekonomi YPMAK, Febri Sianipar, menekankan pentingnya transparansi melalui pemasangan papan informasi di setiap kegiatan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
Ia menegaskan program kampung harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Program kampung ini bertujuan menambah penghasilan masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ekonomi dan membantu kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, minimal 50 persen anggaran dialokasikan untuk sektor perkebunan dengan komoditas kelapa yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi jika diolah menjadi minyak kelapa.
Musyawarah warga juga menetapkan Emanuel Weyakoro sebagai Ketua Pokja Kampung Kiura 2026, didampingi Daniel Sikora sebagai bendahara dan Heririkmans sebagai sekretaris, serta anggota Sisilia Waminiu dan Matias Wateyau.
Dengan masa kerja Pokja dari Maret hingga Oktober, program ini diharapkan mampu mendorong pembangunan rumah layak huni sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di Mimika Barat. (Redaksi)
