TIMIKA, Koranpapua.id- Bawaslu Mimika melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas membahas seputar Pemungutan dan Perhitungan Suara (Tungsura) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung, Rabu 27 November 2024.
Rakor terbatas yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Selasa 26 November 2024 dihadiri Ananias Faot, Plt Asisten I Setda Mimika, Frans Wetipo, Ketua Bawaslu Mimika dan Faizal Tura, Sekretaris Bawaslu.
Hadir juga Budiono, Kordiv Data dan Informasi KPU Mimika, perwakilan Kodim 1710 Mimika, Polres Mimika, Lanud Timika, Lanal Timika dan Kejaksaan Negeri Mimika.
Tampak juga Roni Marjen, Kasat Pol PP Mimika, Mathius Sedan, Kepala Distrik Wania dan Raymond Daud Tewa, perwakilan Bakesbangpol Mimika.
Frans Wetipo dalam Rakor tersebut mengatakan, Bawaslu dan KPU selaku penyelenggara berkewajiban yang sama untuk sukseskan agenda Tungsura Pilkada Bupati-Wakil Bupati Mimika dan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Tengah.
Ia menyebutkan, Bawaslu secara internal telah menyiapkan 828 personil untuk ditempatkan di setiap TPS di Mimika.
Pihaknya juga telah berkoordinasi mengenai daftar pemilih khusus bagi karyawan Freeport yang bekerja di Tembagapura dan Kuala Kencana yang off pada hari pencoblosan, agar tidak terjadi pendobelan dalam pemilihan.
Meski demikian, koordinasi ini belum mendapatkan jawaban dari PT Freeport Indonesia.
“Kami minta data karyawan yang off mulai hari ini dan besok. Kami kuatir jangan sampai doubel, karena mereka ada yang turun dan ada yang naik. Tapi kami belum dapat data sehingga sedikit kewalahan,” ungkap Frans.
Ia juga melaporkan pengawasan pengiriman logistik ke wilayah pegunungan sudah dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.
Sementara untuk wilayah dalam kota Timika, pendistribusian mulai dilakukan malam ini, termasuk surat suara cadangan.
Dalam kesempatan itu, Frans berharap agar TPS yang ada dalam kota tidak boleh di lokasi yang tersembunyi.
Dan sesuai hasil koordinasi dengan KPU pembangunan TPS jangan lagi bergeser dari titik koordinat yang sudah ditentukan.
Mendukung pelaksanaan ini, Frans sangat membutuhkan dukungan dari Pemkab Mimika untuk menggerakan Linmas dalam membantu melakukan pengawasan di TPS.
“Penghitungan suara harus menggunakan C Hasil, jangan sampai seperti pengalaman Pileg, petugas hitung menggunakan baliho,” ujar Frans.
Pesan lainnya, dalam Tungsura diharap semua petugas TPS sudah hadir lengkap, baru bisa dilakukan pencoblosan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Salahudin Renyaan, Komisioner Divisi Pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika dalam Rakor tersebut mengatakan, untuk mensukseskan Pilkada ini, Bawaslu dan KPU membutuhkan dukungan semua pihak.
Ia menyarankan agar pihak kepolisian bekerjasama dengan TNI untuk menempatkan personil di setiap TPS untuk menjaga keamanan.
Sementara itu Ananias Faot, Plt Asisten 1 Setda Mimika dalam kesempatan itu, mengapresiasi kepada Bawaslu yang sudah melaksanakan Rakor untuk menyatukan persepsi.
Ia meyakini dengan adanya Rakor ini, meskipum masih terdapat kendala yang dihadapi, namun dengan komunikasi yang baik semuanya akan bisa diatasi bersama.
“Kegiatan ini bertumpu pada penyelenggara tetapi pemerintah tidak tutup mata. Pemerintah mendukung sepenuhnya,” tegas Ananias.
Kepada penyelenggara, Ananias mengingatkan dalam pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan dan aturan untuk menghindari masalah.
Jangan lagi menggeser titik koordinat TPS yang sudah ditentukan, serta semua pihak harus belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak menimbulkan permasalahan.
Ananias juga menyarankan dalam pelaksanaan perlu melibatkan masyarakat, agar dalam berkomunikasi berjalan secara baik.
“Penyelenggara perlu berkoodinasi dengan PT Freeport mengenai pemilih khusus bagi karyawan yang turun naik agar hak pilih mereka tersalurkan,” pungkasnya.
Menjawab mengenai pemilih khusus di area kerja PT Freeport, Budiono menjelaskan bahwa pendirian TPS khusus itu, diajukan oleh perusahaan bukan oleh KPU.
Berdasarkan pengajuan dengan syarat 100 pemilih, dan selanjutnya KPU usulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Budiono menuturkan, pada saat perusahaan mengajukan TPS khusus, mereka sudah menyesuaikan dengan jadwal off karyawan.
Perusahaan juga membuat pernyataan bahwa karyawan tersebut pada saat pemilihan berada di lokasi kerja.
“KPU sebagai penyelenggara menjamin hak pilih setiap pemilih di wilayah TPS khusus maupun di Lapas, semua terakomodir hak pilihnya”.
Sementara untuk pembangunan TPS yang berlokasi di depan Kodim 1710 Mimika, sudah dikoordinasikan dengan KPPS setempat dan sudah sesuai titik koordinat untuk mengakomodir para istri TNI-Polri yang ada di wilayah itu.
KPU juga memastikan semua kelengkapan Tungsura sudah dimasukan dalam logistik yang disaksikan PPS dan PPD.
Mengenai penertiban APK, Budiono memastikan paling lambat dilaksanakan hari ini. Meski demikian, pihaknya lebih mengutamakan APK yang dipasang KPU. Untuk APK yang dipasang Paslon harus dibuka Paslon sendiri.
Ia juga meminta Bawaslu untuk menertibkan APK yang dipasang berdekatan dengan TPS. “Di seputaran SMPN 7 ada potensi konflik, sehingga diharapkan bangun TPS di titik koordinat,” pesan Budiono.
Lebih jauh Budiono menjelaskan, untuk menghindari terjadinya kecurangan, maka Tungsura KPU didukung Sirekap. Tungsura di C Hasil akan difoto untuk diupload di Sirekap karena semua KPPS, PPS dan PPD sudah mendapat Bimtek.
Mathius Sedan, Kadistrik Wania menjelaskan berdasarkan hasil rapat koordinasi, pendistribusian logistik dari GOR Futsal langsung ke KPPS dan tidak lagi singgah di Kantor Distrik. Tujuannya supaya memudahkan pengawasan di lapangan.
Mantan Kepsek SMP N 2 Mimika juga berharap agar lokasi TPS yang sudah ditetapkan, sebaiknya jangan ada pergeseran kecuali ada kejadian luar biasa.
Sementara Royal Sitohang perwakilan Kejaksaan Negeri Mimika meminta kesiapan alat bantu untuk disabilitas.
Meminta kepada Bawaslu untuk menertibkan semua APK yang masih tersebar di lapangan. APK seharusnya sudah disteril sejak masa tenang. (Redaksi)
