TIMIKA, Koranpapua.id- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa (APA) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Mimika, Senin 18 Oktober 2024.
Mereka meminta kepada Valentinus S. Sumito, Pj Bupati Mimika agar memprioritaskan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 asal Amungme dan Kamoro untuk diluluskan 100 persen tanpa syarat.
“Pj Bupati, Sekda, BKPSDM harus mengambil kebijakan. Jangan rampas hak kami, karena kami juga ingin mengabdi di atas tanah kami sendiri,” demikian tulisan pada spanduk yang di bawa massa aksi itu.
Mereka juga meminta dari kuota CPNS 847 orang itu, 500 diantaranya harus menjadi jatah anak-anak Amungme-Kamoro dan selebihnya untuk lima suku kerabat lainnya.
Elois M Kemong, Ketua APA kepada awak media mengatakan bahwa kedatangan mereka guna medorong Pemkab Mimika agar dalam tes Seleksi Kompeteni Dasar (SKD) tidak menjadi standar penilaian.
“Kami harap nilai SKD tidak menjadi ukuran pemerintah. Karena di Mimika ini ada teman teman yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah yang kurang paham sistem ini,” ujarnya.
Karena itu, Elois berharap kepada Pj Bupati Mimika untuk bisa mempertimbangkan putra-putri Amungme- Kamoro dan suku kerabat lainnya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ia menganggap hal ini menjadi penting supaya mereka bisa mengabdi di tanah kelahirannya sendiri dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kriminal di Kabupaten Mimika.
“Seketika kalau kami tidak bekerja di kami punya tanah yang kami lakukan pasti pembunuhuan, pemerkosaan dan hal-hal ini akan mempengaruhi aktivitas pemerintah,” pungkasnya.
Elois berharap aspirasi mereka ini juga bisa didengar oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Menjawab tuntutan masa, Valentinus Sudarjanto Sumito, Pj Bupati Mimika mengatakan, dirinya sangat menyayangkan adanya aksi tersebut.
Valentinus menyampaikan bahwa permintaan massa aksi terkait 100 persen calon CPNS OAP harus diluluskan tanpa syarat, baru dilakukan sekarang ini.
“Saya sayangkan kenapa baru hari ini kalian bersuara begini, kenapa bukan 10 tahun lalu di zaman pak Omaleng di zaman pak Rettob. Kalau kalian menuntut sekarang itu aturan sudah ditetapkan,” tegasnya.
Valentinus menegaskan, dirinya mengerti betul persoalan Otonomi Khusus (Otsus), sebab sampai hari ini masih dipercayakan menjabat sebagai Direktur Otonomi Khusus di Kementerian Dalam Negeri.
“Saya yang mengurus Papua, saya yang mengurus Jogja, saya yang mengurus Aceh, saya yang mengurus IKN. Semua kami letakkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di tempat tersebut,” tegasnya.
Namun kenyataannya semua tidak dilakukan dengan baik. “Saya turun ke sini jadi Pj Bupati untuk merapikan kondisi ini,” timpalnya.
Valentinus menjelaskan, aturan tes CPNS saat ini sudah sangat transparan guna mencegah terjadi KKN dan sistem bayar membayar.
Sistem ini agar bisa dilihat siapa yang mampu untuk lolos tanpa campur tangan siapapun.
“Silakan cek kalau ada satu orang yang lolos karena campur tangan Bupati, campur tangan siapapun potong tangan saya, ini jaminannya buat anda,” tegas Valentinus.
Ia menambahkan, sebagai Direktur Otonomi Khusus, telah meletakkan porsi 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP).
“Saya yang minta supaya 100 persen untuk Papua, bukan hanya Mimika, tetapi seluruh Papua. Jumlah yang ada dari total keseluruhan itu kita sudah patok 80 persen itu harus OAP,” jelasnya.
Menurutnya, tuntutan semacam ini harusnya dilakukan 10 tahun lalu dengan mengajak kepala daerah untuk mempengaruhi kebijakan di pusat.
“Kalau sekarang kita lakukan ini proses sudah berjalan,” pungkasnya. (Redaksi)
