TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia sepakat memperkuat toleransi melalui kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, mencegah diskriminasi, serta melindungi kelompok minoritas dan kelompok rentan.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Mimika yang menjadi salah satu hasil Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin 16 November 2026.
Deklarasi tersebut dibacakan Bupati Mimika Johannes Rettob dan menjadi komitmen bersama peserta konferensi yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dan kalangan dunia usaha.
Dalam deklarasi itu, para peserta menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
Toleransi juga menjadi bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Para peserta juga mengakui bahwa diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam kohesi sosial serta merusak hubungan antarkelompok masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan perbedaan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial tidak menjadi alasan bagi seseorang kehilangan hak atau memperoleh perlakuan diskriminatif.
Salah satu poin utama Deklarasi Mimika adalah memperkuat regulasi daerah yang mendukung toleransi serta membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan tersedianya dukungan aparatur yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban diskriminasi.
Selain itu, deklarasi menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan diskriminasi melalui kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif. Perlindungan terhadap kelompok rentan juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak konstitusional seluruh warga negara.
Dalam upaya memperkuat kerukunan, FKUB dan forum-forum lintas masyarakat didorong meningkatkan perannya sebagai ruang perjumpaan, dialog, dan pendidikan publik.
Forum tersebut juga diharapkan memperkuat literasi di dalam dan antaragama, memediasi persoalan sosial, serta membantu mencegah dan menangani konflik di tengah masyarakat.
Persoalan pendirian rumah ibadah juga mendapat perhatian khusus.
Para peserta mendorong penguatan dialog lintas agama dalam mencegah dan menangani persoalan tersebut, termasuk membangun interaksi antarkelompok serta menghapus praktik eksklusi yang berpotensi membatasi hak masyarakat.
Deklarasi itu turut menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan penguatan pemahaman tentang keberagaman bagi generasi muda. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang terbuka dan mampu menghargai perbedaan.
Komitmen lainnya adalah memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem toleransi dan tata kelola pemerintahan yang harmonis. Para peserta juga sepakat membangun jejaring kabupaten dan kota toleran serta inklusif di Indonesia.
Melalui jejaring tersebut, praktik baik dalam membangun toleransi, inklusi, dan kerukunan di berbagai daerah diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan lebih luas.
Deklarasi Mimika yang ditetapkan pada 16 November 2026 itu memuat 19 komitmen bersama.
Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa penguatan toleransi perlu diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, perlindungan hak konstitusional warga negara, dialog lintas agama, pendidikan keberagaman, serta kerja sama antarelemen masyarakat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru







