ADVERTISEMENT
Senin, November 16, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Headline

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

Pengawasan penggunaan dana Otsus di Papua Tengah perlu menjadi perhatian bersama, mengingat provinsi tersebut masih tergolong baru.

16 November 2026
0
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini. (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini mendorong pemerintah daerah melibatkan aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus), termasuk anggaran yang disalurkan melalui pemerintah kampung.

Menurut Jermias, pendampingan sejak tahap perencanaan hingga penggunaan anggaran penting dilakukan agar para pejabat dan kepala kampung memahami aturan serta terhindar dari penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Ia menyarankan pemerintah kabupaten maupun provinsi membangun kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pengelola anggaran.

“Harapan saya satu begini. Kalau bupati ataupun gubernur kerja sama dengan kita untuk secara teknis memberikan bimbingan teknis bagaimana pengawasan penggunaan dana Otsus oleh aparat kami atau desa, itu akan lebih bagus,” kata Jermias di Timika Senin 16 November 2026.

Baca Juga

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Ia menilai, pendampingan yang selama ini tersedia perlu diperkuat dengan keterlibatan langsung aparat penegak hukum. Dengan demikian, para kepala kampung maupun pejabat pengelola anggaran dapat memahami penggunaan dana sesuai ketentuan.

“Gandeng kami, jaksa, polisi, kemudian KPK mungkin untuk pendampingan tadi. Ya minimal kita kasih tahu pada kepala kampung ini, kamu kalau pakai uang begini-begini. Kalau kau salah berarti kau berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Jermias mengatakan, pengawasan penggunaan dana Otsus di Papua Tengah perlu menjadi perhatian bersama, mengingat provinsi tersebut masih tergolong baru.

Ia berharap seluruh bupati di Papua Tengah dapat mempertimbangkan langkah tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara.

Selain mendorong pendampingan, Jermias juga mengingatkan seluruh pejabat agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara dan tidak menganggap pengawasan menjadi longgar hanya karena wilayah Papua Tengah berada jauh dari pusat pemerintahan.

Ia menegaskan, Polda Papua Tengah akan terus mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya dana Otsus, agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

“Harapan saya, minimal kita sudah melakukan hal yang baik. Memberikan bimbingan teknis kepada mereka bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus yang diberikan kepada mereka melalui dana kampung atau pendanaan desa,” katanya.

Jermias berharap penguatan pengawasan dan pendampingan tersebut dapat mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan dana Otsus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah. (*)

Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026
Satgas Pasgat Pos Merauke Bagikan Makanan dan Alat Tulis untuk Anak-anak

Satgas Pasgat Pos Merauke Bagikan Makanan dan Alat Tulis untuk Anak-anak

16 November 2026
DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

16 November 2026
KKT II Mimika, Empat Daerah Berbagi Strategi Merawat Toleransi

KKT II Mimika, Empat Daerah Berbagi Strategi Merawat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    527 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    525 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Dana Desa dan ADD Mimika 2026 Rp267 Miliar, Ini Peruntukannya

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id