TIMIKA, Koranpapua.id – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini mendorong pemerintah daerah melibatkan aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus), termasuk anggaran yang disalurkan melalui pemerintah kampung.
Menurut Jermias, pendampingan sejak tahap perencanaan hingga penggunaan anggaran penting dilakukan agar para pejabat dan kepala kampung memahami aturan serta terhindar dari penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Ia menyarankan pemerintah kabupaten maupun provinsi membangun kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pengelola anggaran.
“Harapan saya satu begini. Kalau bupati ataupun gubernur kerja sama dengan kita untuk secara teknis memberikan bimbingan teknis bagaimana pengawasan penggunaan dana Otsus oleh aparat kami atau desa, itu akan lebih bagus,” kata Jermias di Timika Senin 16 November 2026.
Ia menilai, pendampingan yang selama ini tersedia perlu diperkuat dengan keterlibatan langsung aparat penegak hukum. Dengan demikian, para kepala kampung maupun pejabat pengelola anggaran dapat memahami penggunaan dana sesuai ketentuan.
“Gandeng kami, jaksa, polisi, kemudian KPK mungkin untuk pendampingan tadi. Ya minimal kita kasih tahu pada kepala kampung ini, kamu kalau pakai uang begini-begini. Kalau kau salah berarti kau berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Jermias mengatakan, pengawasan penggunaan dana Otsus di Papua Tengah perlu menjadi perhatian bersama, mengingat provinsi tersebut masih tergolong baru.
Ia berharap seluruh bupati di Papua Tengah dapat mempertimbangkan langkah tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara.
Selain mendorong pendampingan, Jermias juga mengingatkan seluruh pejabat agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara dan tidak menganggap pengawasan menjadi longgar hanya karena wilayah Papua Tengah berada jauh dari pusat pemerintahan.
Ia menegaskan, Polda Papua Tengah akan terus mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya dana Otsus, agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
“Harapan saya, minimal kita sudah melakukan hal yang baik. Memberikan bimbingan teknis kepada mereka bagaimana pengelolaan dana otonomi khusus yang diberikan kepada mereka melalui dana kampung atau pendanaan desa,” katanya.
Jermias berharap penguatan pengawasan dan pendampingan tersebut dapat mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan dana Otsus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru







