TIMIKA, Koranpapua.id – Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika, Papya Tengah tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kualitas tenaga pengajar, pemenuhan gizi anak, serta pemerataan pelayanan dasar menjadi faktor penting yang perlu diperkuat pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Septinus Timang, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi perhatian, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi fondasi pembentukan sumber daya manusia.
Menurut dia, pembangunan sekolah selama ini perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi guru agar proses belajar mengajar benar-benar menghasilkan peserta didik yang berkualitas.
“Kita selama ini lebih banyak mengejar kuantitas, membangun sekolah. Tetapi kualitas juga harus kita lihat. Guru-gurunya harus kita tingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan agar mampu mentransfer pengetahuan dengan baik kepada peserta didik,” ujarnya Kamus 12 November 2026.
Selain pendidikan, pemenuhan gizi anak juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak yang sehat dan mendapatkan asupan gizi seimbang akan lebih siap mengikuti proses pembelajaran.
Karena itu, menurut Septinus, intervensi di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan program pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pelayanan publik, termasuk ketersediaan tenaga guru dan tenaga kesehatan di distrik maupun kampung.
Di sisi lain, peningkatan IPM perlu didukung penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk unggulan lokal yang memiliki nilai jual.
Septinus mencontohkan potensi kopi di sejumlah wilayah, serta hasil perikanan seperti udang, ikan kakap, dan kerapu di kawasan pesisir Mimika.
Potensi tersebut perlu mendapat dukungan pemerintah melalui pendampingan, promosi, hingga pembukaan akses pasar agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia mengakui, peningkatan kualitas pembangunan manusia membutuhkan dukungan anggaran dan kerja sama berbagai pihak.
Sebab, kemampuan APBD tidak selalu cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di wilayah Mimika yang memiliki tantangan geografis dan konektivitas.
Karena itu, pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan lembaga donor, organisasi mitra pembangunan, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung berbagai program, termasuk penanganan stunting.
Septinus berharap seluruh OPD dapat menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam program yang tepat sasaran sehingga peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
