JAYAPURA, Koranpapua.id- Melimpahnya pasokan telur ayam dari luar daerah, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memperkuat langkah strategis melindungi peternak lokal.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni optimalisasi penyerapan telur produksi Papua untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Solusi itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, bersama perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam rapat yang berlangsung, Kamis 9 Juli 2026, membahas kendala penyerapan telur lokal serta tingginya pasokan telur dari luar pulau yang berdampak pada penurunan harga di tingkat peternak lokal.
Suzana D. Wanggai, menegaskan bahwa Program MBG diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam menyerap hasil produksi peternak Papua.
Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong untuk memprioritaskan penggunaan telur produksi lokal sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan.
Menurutnya, program nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui keberpihakan terhadap produk lokal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelaskan bahwa kebutuhan telur untuk dapur Program MBG saat ini masih didominasi telur dari luar Papua.
Sementara sebagian lainnya telah menggunakan telur produksi lokal. Kondisi tersebut disesuaikan dengan satuan biaya yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Pemprov terus mendorong agar penyerapan telur lokal dapat segera dioptimalkan melalui penyesuaian dokumen anggaran yang saat ini sedang diusulkan oleh pihak KPPG Papua.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, drh. Sri Utami, menjelaskan bahwa melimpahnya stok telur dan turunnya harga di Papua dipengaruhi oleh surplus produksi nasional yang mencapai sekitar 13 persen.
Kondisi tersebut diperkuat dengan masuknya pasokan telur dari sentra produksi luar daerah seperti Surabaya dan Makassar dalam jumlah besar ke wilayah Papua.
Di sisi lain, produksi telur lokal juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di wilayah Tanah Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, populasi ayam petelur meningkat 28,8 persen.
Atau dari 582.700 ekor pada tahun 2025 menjadi 750.679 ekor pada Juni 2026, dengan kapasitas produksi mencapai 561.750 butir telur per hari.
Melimpahnya pasokan, baik dari luar daerah maupun hasil produksi lokal, di tengah perlambatan daya serap pasar menyebabkan harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, yaitu mengoptimalkan penyerapan telur lokal untuk kebutuhan dapur Program MBG setelah revisi dokumen anggaran disetujui.
Serta memastikan pengadaan telur mengacu pada satuan biaya yang telah ditetapkan, serta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua sepanjang memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan distribusi telur produksi lokal antar kabupaten sebagai upaya memperluas akses pasar bagi peternak.
Saat ini, fasilitasi distribusi menuju Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen (Serui) masih dalam tahap perhitungan biaya distribusi agar diperoleh besaran biaya yang akurat.
Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar pengajuan usulan dukungan pembiayaan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). (Redaksi)
