TIMIKA, Koranpapua.id-Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Kamis 30 April 2026.
Aksi ini bukan sekadar turun ke jalan, tetapi juga menjadi bentuk protes sekaligus dorongan agar kuota Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADem) untuk lulusan 2026 kuotanya bisa ditingkatkan.
Dalam aksi tersebut, para pelajar menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menyoroti soal transparansi dan pemerataan akses beasiswa afirmasi yang dinilai masih belum menyentuh semua kalangan, terutama tujuh suku Orang Asli Papua (OAP) di Mimika.
Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika se-Jawa Bali (IPMAMI), Jeni Ogolmagai dalam oratornya menyampaikan bahwa selama ini data penerima beasiswa dari pemerintah daerah belum terbuka.
Ia bahkan mengaku memiliki data yang menunjukkan belum ada keterwakilan dari suku asli seperti Amungme dan Kamoro dalam program afirmasi yang selama ini berjalan.
“Kalau bicara afirmasi, seharusnya itu dirasakan oleh masyarakat asli. Tapi kenyataannya tidak transparan, dan kami tidak melihat keterwakilan itu,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal kuota afirmasi yang disebut hanya sekitar 100 orang. Menurutnya, angka tersebut jauh dari cukup jika dibandingkan dengan keberagaman tujuh suku besar di Mimika.
“Dengan jumlah kuota seperti itu, jelas tidak akan mengakomodasi semua. Padahal, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari pendidikan,” jelasnya.
Tak hanya soal kuota, massa juga menyoroti besarnya APBD Mimika yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada sektor pendidikan.
Secara khusus bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu mereka mengajukan tiga hal yang menjadi poin tuntutan.
Pertama, meminta penambahan kuota beasiswa afirmasi dari 100 menjadi 500 orang, dengan prioritas bagi OAP, khususnya tujuh suku di Mimika.
Kedua, jika tuntutan itu tidak direspons, mereka berencana mendata seluruh lulusan 2026 dan meminta pemerintah daerah ikut bertanggung jawab memfasilitasi akses ke perguruan tinggi.
Ketiga, jika kedua tuntutan tersebut belum juga dipenuhi, mereka mendorong pembangunan kampus bertaraf nasional di Mimika sebagai solusi jangka panjang.
Disdik Mimika sudah Ajukan Permohonan ke Pusat
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, yang sejak awal menemui massa aksi mengatakan, usulan penambahan kuota, pihaknya sudah mengambil langkah konkret dengan mengajukan permohonan resmi ke pemerintah pusat.
“Kami sudah menyusun dan mengirim surat ke kementerian terkait untuk penambahan kuota. Ini sudah kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia menyerahkan dokumen usulan resmi kepada koordinator lapangan untuk dibacakan di depan massa.
Dalam dokumen itu ditujukan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten Mimika mengusulkan peningkatan kuota ADik dari 100 kursi pada 2025 menjadi 275 kursi pada 2026.
Usulan ini didasarkan pada data lulusan tahun ajaran 2025/2026 yang mencapai 3.366 siswa, dengan 1.368 di antaranya merupakan OAP.
Dari jumlah tersebut, sedikitnya 94 siswa OAP tercatat berprestasi namun terkendala secara ekonomi.
Pembangunan Kampus Kewenangan Provinsi
Sedangkan terkait usulan pembangunan kampus di Mimika, Antonius menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tingkat pemerintah provinsi.
Meski begitu, ia memastikan aspirasi tersebut tetap akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut.
Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi di Mimika bisa menjadi solusi jangka panjang, terutama untuk mengurangi beban biaya mahasiswa yang selama ini harus kuliah ke luar Papua.
“Aspirasi ini kami pahami. Kami akan terus mencari solusi terbaik agar akses pendidikan tinggi bagi anak-anak Mimika bisa semakin terbuka,” katanya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan ditutup dengan penyerahan tuntutan pernyataan sikap yang diterima langsung Kepal Dinas Pendidikan, dengan pengawalan aparat kepolisian. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
