ADVERTISEMENT
Sabtu, November 21, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Cuti Bersama Tanpa Mengurangi Pelayanan, OPD Diharapkan Mengatur Pola Kerja ASN Secara Fleksibel

ASN di lingkungan Pemprov Papua juga diingatkan untuk tidak menambah masa libur di luar ketentuan yang telah ditetapkan, mengingat pemerintah telah memberikan waktu libur yang cukup panjang.

15 Maret 2026
0
Cuti Bersama Tanpa Mengurangi Pelayanan, OPD Diharapkan Mengatur Pola Kerja ASN Secara Fleksibel

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

JAYAPURA, Koranpapua.id- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, diharapkan mengatur pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara fleksibel selama cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah dan Tahun Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948).

Terkait cuti bersama ini, Pemprov Papua menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Papua Nomor 800/2934/SET tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan bahwa penerbitan SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

SE Gubernur juga sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan cuti bersama.

Baca Juga

Wabup Mimika: APBD Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengatur fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“SE Gubernur ini memberikan pengaturan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN selama masa libur nasional dan cuti bersama, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal,” ujar Jeri.

Dalam pengaturan tersebut, penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilakukan pada:

  • Dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu pada Senin dan Selasa, 16–17 Maret 2026.
  • Tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H, yaitu pada Rabu hingga Jumat, 25–27 Maret 2026.

Selama periode penyesuaian tersebut, OPD di lingkungan Pemprov Papua diminta mengatur pola kerja ASN secara fleksibel.

Baik yang bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) maupun bekerja dari rumah (Work From Anywhere/WFA) dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Meski demikian, OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan melaksanakan tugas secara langsung dari kantor (WFO).

Beberapa instansi yang termasuk dalam kategori ini antara lain Dinas Kesehatan, RSUD Jayapura, RSUD Abepura, Rumah Sakit Khusus Abepura.

Termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

SE Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik harus tetap berjalan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pimpinan perangkat daerah juga diminta untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kinerja ASN, guna memastikan pemenuhan dan pencapaian target organisasi tetap terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

ASN di lingkungan Pemprov Papua juga diingatkan untuk tidak menambah masa libur di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal itu mengingat pemerintah telah memberikan waktu libur yang cukup panjang serta fleksibilitas pengaturan jam kerja selama periode tersebut.

“Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan ASN tetap menjaga disiplin, profesionalitas, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

20 November 2026
MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

20 November 2026
Dinkes Mimika Raih Penghargaan Skrining Bayi Baru Lahir

Dinkes Mimika Raih Penghargaan Skrining Bayi Baru Lahir

20 November 2026
Suasana pemeriksaan Hb dan pemberian tablet tambah darah sebagai rangkaian kegiatan Germas Aksi bergizi di SMAN 7. (foto: Ril/koranpapua.id)

Cegah Stunting sejak Remaja, Dinkes Mimika Edukasi SMAN 7

20 November 2026
Dinkes Mimika Kampanyekan Bahaya Rokok dan Aksi Bergizi di SMAN 7

Dinkes Mimika Kampanyekan Bahaya Rokok dan Aksi Bergizi di SMAN 7

20 November 2026
Timika Kirim 409 Ton Kernel Sawit ke Jawa Timur

Timika Kirim 409 Ton Kernel Sawit ke Jawa Timur

20 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    521 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
12 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Dilimpahkan ke Kejari Sorong

12 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Dilimpahkan ke Kejari Sorong

Sertijab Pejabat Pemkab Mimika Dibatalkan, Bupati dan Wabup Siap Temui ASN

Sertijab Pejabat Pemkab Mimika Dibatalkan, Bupati dan Wabup Siap Temui ASN

Pemkab Mimika Mulai Cairkan THR untuk 8.000 ASN dan PPPK, Anggaran Capai Rp30 Miliar

Pemkab Mimika Mulai Cairkan THR untuk 8.000 ASN dan PPPK, Anggaran Capai Rp30 Miliar

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id