TIMIKA, Koranpapua.id– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi menetapkan keanggotaan empat Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat yang digelar di Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu 25 Februari 2026.
Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan serta percepatan penyelesaian sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Mimika.
Keempat pansus yang dibentuk mencakup isu-isu krusial, mulai dari tapal batas wilayah, penyediaan air bersih, persoalan karyawan dan privatisasi PT Freeport Indonesia (PTFI), hingga penanganan konflik kemanusiaan.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, menegaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan wujud komitmen lembaga legislatif dalam menjawab mandat masyarakat.
“Ini adalah penyerahan mandat rakyat kepada saudara-saudara yang terpilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Mimika ini,” ujarnya.
Adapun susunan Empat Pansus DPRK Mimika sebagai berikut:
- Pansus Tapal Batas
Ketua: Dominggus Kapiyau
Wakil Ketua: Frederikus Kemaku
Sekretaris: Rampeani Rachman
Anggota: Yoseph Erakipia, Yuliana Dice Amisim, Iwan Anwar, Mariunus Tandiseno, Dolfin Beanal, Dessy Putrika Ross Rante, Herman Gafur, Adrian Andhika Thie
Pansus ini akan fokus pada penyelesaian persoalan batas wilayah yang kerap memicu polemik administratif maupun sosial di tengah masyarakat.
- Pansus Air Bersih
Ketua: Rizal Pata’dan
Wakil Ketua: Agustinus W. Murib
Sekretaris: Federina Matirani
Anggota: Benyamin Sarira, Elias Rande Ratu, Daud Bunga, Herman Tangke Pare, Anthon Pali, Bilianus Zoani, Simson Gujangge
Pansus Air Bersih dibentuk untuk mengawal penyediaan layanan air bersih yang merata dan berkelanjutan bagi warga Mimika, yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah.
- Pansus Karyawan Moker PTFI dan Privatisasi
Ketua: Derek Tenouye
Wakil Ketua: Abrian Katagame
Sekretaris: Yan Pieterson Laly, Anggota: Adolina Magal, Matius Uwe Yanengga, Merry Pongutan, Ancelina Beanal, Aser Gobay, Elias Mirip, Sasiel Abugau
Pansus ini akan menyoroti persoalan tenaga kerja (moker), kebijakan privatisasi, serta sistem kontraktor yang berkaitan dengan operasional PTFI, guna memastikan keberpihakan terhadap masyarakat dan transparansi kebijakan.
- Pansus Penanganan Konflik Kemanusiaan
Ketua: Anton N. Alom
Wakil Ketua: Luther Beanal
Sekretaris: Amons Jamang
Anggota: Stefanus Onawame, Adolf Omaleng, Elinus B. Mom, Ester Rika Agustina Komber, Darwin Kurnia Rombe, Alfian Akbar Balyanan
Pansus ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret dalam menangani berbagai konflik kemanusiaan, sekaligus mendorong terciptanya stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat.
Dengan terbentuknya empat pansus tersebut, DPRK Mimika menegaskan perannya sebagai representasi rakyat yang aktif dan responsif terhadap berbagai dinamika daerah.
Namun pastinya publik menanti langkah nyata dan rekomendasi strategis dari masing-masing pansus demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
