MERAUKE, Koranpapua.id- Pemerintah Pusat sepertinya memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Untuk memastikan realisasi pembangunan terkait dengan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), provinsi yang membawahi empat kabupaten itu, dikunjungi para pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri RI pada Selasa 10 Februari 2026.
Adapun para pejabat kementerian tersebut yakni, Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI Askolani, SE, M.A, dan Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinand Kainakaimu ketika membuka audensi bersama pejabat kementerian itu, mengatakan momen ini sesuatu yang sangat istimewa, sehingga harus dipergunakan sebaik-baiknya.
“Yang ini adalah bapak-bapak yang menentukan bagaimana kita bisa bersama-sama, seiring, satu komando dengan Jakarta sehingga semuanya bisa berjalan baik,” ungkap Sekda Ferdinand.
Sekda Ferdinand mengatakan, sebagai provinsi baru, pihaknya sangat membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
Ia mengibaratkan Papua Selatan seperti seorang anak yang baru belajar berjalan, sehingga memerlukan tuntunan dan banyak energi dari orang tuanya.
“Kalau orang tuanya lepas, kemudian mengurangi alat bantu maka anak itu tidak bisa berjalan lebih cepat begitulah kira-kira,” jelasnya.
Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari empat kabupaten/kota (Merauke, Asmat, Mappi, Boven Diogel) memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil, sehingga masih tergantung penuh dari dana TKD.
“Kami perlu dituntun dan dibimbing tanpa harus mengurangi energi. Karena itu Papua Selatan bersatu tekad meningkatkan kinerja dengan memacu segala macam yang amanatkan pemerintah pusat,” ungkapnya.
“Terbukti hari ini kami mematahkan kutukan atas TKD Otsus yang kurang lebih 24 tahun bisa terwujud pada tahun 2026 kita transferan masuk di bulan awal februari,” tambahnya.
Dengan kedatangan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, kiranya akan membantu mempecepat pelaksanaan pembangunan di Papua Selatan.
“Kami akan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kabupaten/kota berkomunikasi. Intinya provinsi memiliki tugas utama adalah melaksanakan fungsi koordinasi yang efektif supaya kita tidak menjadi provinsi yang tertinggal,” pungkasnya. (Redaksi)
