NABIRE, Koranpapua.id– Salah satu penentu untuk menarik investor melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua Tengah adalah pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan masuknya investor menanamkan modalnya di Papua Tengah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Herman Kayame, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Tengah, menyampaikan hal itu ketika membuka kegiatan Rakorda yang berlangsung di RRI Nabire, Rabu 10 September 2025.
Rakor yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Tengah itu, mengangkat thema “Penguatan pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing investasi daerah”.
Pada Rakor tersebut, DPMPTSP menampilkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI.
Sejumkah pejabat pejabat Eselon II, kepala DPMPTSP kabupaten se-Papua Tengah, pimpinan organisasi profesi, dan perwakilan Perusahaan, hadir dalam Rakor tersebut.
“Dengan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan menyamakan persepsi tentang bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Herman mewakili Gubernur Meki Nawipa.
Dengan pelayanan publik yang berkualitas, dapat menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dikatakan, pelayanan publik merupakan isu krusial yang sering menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan citra pemerintah.
Berbagai masalah masih ditemukan, mulai dari birokrasi berbelit, waktu pelayanan yang lama, hingga adanya pungutan liar.
“Pelayanan publik itu harus cepat, mudah, dan transparan tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik bagi para investor,” pungkasnya.
Herman menambahkan, terjalin komunikasi, pertukaran informasi, serta evaluasi kondisi terkini terkait pelaksanaan tugas DPMPTSP di kabupaten.
Ia berharap, Rakorda juga menjadi wadah mencari solusi bersama atas berbagai hambatan pelayanan publik.
“Jadi sangat penting sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menciptakan kebijakan investasi yang mendukung serta memperbaiki koordinasi antarinstansi di daerah,” tandasnya. (Redaksi)
