ADVERTISEMENT
Sabtu, November 21, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Hukrim Info Terkini

Geruduk Kantor Gubernur Papua Tengah, Ratusan Massa Minta Keadilan Penerimaan CASN. Ini Tujuh Tuntutan Mereka

Meminta massa aksi untuk melakukan audiensi dengan DPR Papua Tengah, untuk selanjutnya wakil rakyat dapat memanggil BKPSDM Papua Tengah untuk membicarakan hal itu.

14 Juli 2025
0
Geruduk Kantor Gubernur Papua Tengah, Ratusan Massa Minta Keadilan Penerimaan CASN. Ini Tujuh Tuntutan Mereka

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah. Mereka meminta keadilan dalam penerimaan CASN, Senin 14 Juli 2025. (foto Ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

NABIRE, Koranpapua.id- Ratusan massa yang menamakan diri Tim Peduli Calon Aparatur Sipil Negara (TP CASN) Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin 14 Juli 2025.

Massa yang tiba di halaman ballroom kantor Gubernur Papua Tengah sekitar pukul 10.41 WIT, menuntut harus dapat bertemu Gubernur Meki Nawipa untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Selain menuntut bertemu langsung gubernur, massa juga membentangkan baliho yang tertulis sejumlah tuntutan.

  1. Kami meminta kepada gubernur Provinsi Papua Tengah, melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dari maraknya Non OAP. Tahun 2025 ini ada CPNS PK3, K2, Data base, dan tenaga honorer atau kontrak.
  2. Titipkan kami kode R dalam penerimaan tenaga honorer atau kontrak berdasarkan, surat edaran resmi dari Gubernur Papua Tengah, dimana bunyinya 90 persen wajib OAP
  3. Kami minta kepada gubernur harus mengakomodir calon pegawai negeri yang mendapatkan kode R dalam penerimaan CPNS 2024, berdasarkan jumlah ASN Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini sangat minim.
  4. Kami meminta kepada BPKSDM dan gubernur Papua Tengah, untuk meninjau kembali terhadap, perintah Kemenpan RB terkait aspirasi tim peduli Pencaker kode R tes CPNS 2024 bagi OAP, di Papua Tengah.
  5. Kami meminta menggali atau mengevaluasi kembali tentang RDP antara gubernur, BKPSDM, DPR, yang mana ketua Pansus DPR pernah sampaikan, dalam waktu dekat, kalian siap tunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.
  6. Tidak ada cara lain, untuk menjadi tuan diatas tanah ini, selain dengan pemerintah, tidak hak-hak anak negeri.
  7. Kami datang karena ini harga diri, integritas, dan memperjuangkan hak orang kecil dan merubah kehidupan sosial, agar negeri ini tidak dipermainkan, oleh orang lain.

Silwanus Soemoele, Pj Sekda Papua Tengah dan Denci Meri Nawipa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta sejumlah kepala OPD, akhirnya menemui massa.

Baca Juga

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Keputusan Pj Sekda untuk menemui para pendemo, dikarenakan Gubernur Meki Fritz Nawipa dan Wakil Deinas Geley sedang melakukan pertemuan dengan tamu yang sudah diagendakan sebelumnya.

Gubernur Meki dan Wagub Deinas baru bisa menemui massa sekitar pukul 13.30 WIT dan berhasil meredamkan reaksi massa yang sebelumnya memaksa untuk bertemu lansung dirinya.

Di hadapan massa pendemo, Meki Nawipa menyampaikan sejumlah poin penting.

Diantaranya, meminta massa aksi untuk melakukan audiensi dengan DPR Papua Tengah, untuk selanjutnya wakil rakyat dapat memanggil BKPSDM Papua Tengah untuk membicarakan hal itu.

DPRPT kemudian akan akan membentuk Panitia Khusus untuk untuk meminta petunjuk dari Menteri PAN RB.

Menurut Meki, sebagai putra-putra Asli Papua pemilik negeri, ia meminta para pendemo untuk bersurat kepada DPR Papua Tengah, dan menyampaikan aspirasi secara terhormat, bukan dengan cara demonstrasi yang dinilainya tidak etis.

“Kalian ini pemilik negeri ini, tidak dengan cara-cara mengemis seperti ini. Kalau cara-cara seperti ini adalah cara-cara orang yang tidak sekolah,” tegasnya.

“Saya mau tegaskan, soal PNS, Gubernur tidak punya hak untuk memberi SK. Itu urusan Menpan RB dan BKN. Tapi yang menentukan lulus atau tidaknya itu ya kalian sendiri saat ujian,” tambahnya.

Gubernur Meki kemudian meminta Philipus Yeimo selaku Koordinator Massa dan salah satu perwakilan untuk bertemu gubernur di ruangan untuk membahas soal tuntutan mereka.

Menanggapi sejumlah poin tuntutan, Denci Meri Nawipa, Kepala BKPSDM Papua Tengah menyampaikan bahwa, persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024 sudah selesai dan tidsak bisa diganggu gugat lagi.

Denci Nawipa juga dengan tegas menolak sejumlah aspirasi tertulis yang diserahkan kepada Pemprov Papua Tengah terkait CPNS Papua Tengah Formasi 2024.

“Bapak ibu harus tunggu formasi berikutnya. Soal tes CPNS kapan lagi, kami diatur oleh Kemenpan RB dan BKN Pusat. Kami tidak bisa ambil kebijakan sendiri,” tegasnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

Cegah Anemia, Dinkes Mimika Dorong Remaja Putri Rutin Konsumsi Tablet Tambah Darah

21 November 2026
Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

Pekerja Bangunan Mes Polres Yalimo Ditikam, Delapan HP Hilang

21 November 2026
Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Pemkab Mimika Keluhkan Beban Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

21 November 2026
SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

SMP Negeri 11 Mimika Perkuat Pencegahan Rokok dan Vape di Kalangan Siswa

21 November 2026
Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

Dinkes Mimika Edukasi Pelajar SMP Negeri 11 tentang Bahaya Rokok dan Vape

21 November 2026
Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

20 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    522 shares
    Bagikan 209 Tweet 131
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Bank Papua Diingatkan Tidak Mempersulit Nasabah Mengajukan Kredit

Bank Papua Diingatkan Tidak Mempersulit Nasabah Mengajukan Kredit

Ada 2.741 Pengusaha OAP yang Terdaftar, Gubernur Dominggus Instruksikan OPD Laporkan Paket PL Melalui SIRUP

Pemprov Papua Barat Penuhi Kesepakatan 30 Persen Paket Pekerjaan untuk OAP

Mimika Wakili Papua Tengah di STQH Nasional 2025, Berikut Pesan Wagub Deinas

Mimika Wakili Papua Tengah di STQH Nasional 2025, Berikut Pesan Wagub Deinas

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id