TIMIKA, Koranpapua.id- Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan rupanya selama ini tidak dinyalai listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Untuk kebutuhan kelistrikan di wilayah itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegubin terpaksa menggelontorkan dana sebesar Rp16 miliar untuk mendanai listrik desa.
Besaran dana itu dipakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), sementara listrik hanya menyala enam sampai tujuh setiap hari.
Kondisi ini terungkap setelah Spei Yan Bidana, Bupati Pegubin menyampaikan secara langsung ke Jisman P. Hutajulu, Dirjen Gastrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Kamis 2 Juli 2025.
Hadir dalam pertemuan itu, Bupati Spei didampingi Arif Riyanto Uopdana, Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Provinsi Papua Pegunungan.
Kepada Dirjen Gastrik, Bupati Spei meminta Kementerian ESDM untuk menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Oksibil yang intake dan turbinnya rusak dihantam banjir.
“Kami minta Kementerian ESDM bisa segera ambil alih PLTM Oksibil yang belum beroperasi akibat banjir dan segera direvitalisasi,” harap Bupati Spei.
Bupati Spei berharap, Kementerian ESDM memerintahkan PLN agar bisa mengelola langsung kelistrikan di Oksibil dan beberapa distrik di sekitarnya.
Ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati layanan listrik milik pemerintah 24 jam seperti daerah lain di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Bupati Spei juga meminta agar dibangun layanan Listrik desa di 277 kampung di Pegubin sesuai program Presiden Prabowo.
“Minimal tahun 2029 itu, sudah 70 persen desa di Pegunungan Bintang sudah dialiri listrik. Supaya ekonomi bertumbuh, anak-anak bisa belajar malam hari,” pintahnya.
Arif Riyanto Uopdana, Anggota DPR RI Dapil Pegunungan Bintang juga mendorong agar Kementerian ESDM bisa fokus dan komitmen membangun Listrik Desa di Pegunungan Bintang.
Menurut Arif, Pegunungan Bintang saat ini Rasio Desa Berlistrik (RDB) masih sangat kecil, yaitu kurang dari 22 persen dari total 277 kampung.
Hampir mayoritas kampung di Pegunungan Bintang belum memiliki akses listrik, ditengah kebutuhan listrik saat ini menjadi yang sangat urgen untuk masyarakat.
“Kami berharap, program Listrik Desa yang saat ini sedang direncanakan oleh Pemerintah Pusat sampai nanti tahun 2029 dapat segera terealisasi,” tandasnya. (Redaksi)
