TIMIKA, Koranpapua.id- Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Mimika, sejak tahun 2016 sampai 2024 telah membantu membiayai kontrakan dan operasional asrama bagi mahasiswa dan pelajar Amungme dan Kamoro (Amor).
Berdasarkan data yang ada di SDM Setda Mimika tahun 2024, jumlah mahasiswa dan pelajar yang mendapat bantuan operasional asrama dan kontrakan kurang lebih 700 orang yang tersebar di sejumlah kota studi di Indonesia.
Martinus Nuboba, Kabag SDM Setda Mimika kepada koranpapua.id di Kantor Bupati Mimika SP3, Rabu 4 Juni 2025 mengatakan, bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dan pelajar yakni menyangkut pembayaran kontrakan dan operasional tempat tinggal.
Martinus menyebutkan dalam setahun untuk biaya operasional asrama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta, sementara kontrakan rumah Rp30 juta.
“Asrama milik Pemkab Mimika juga menampung mahasiswa yang menerima bantuan pendidikan dari YPMAK,” ujarnya.
Dikatakan, asrama milik Pemkab Mimika saat ini tersebar di beberapa kota studi seperti di Jayapura terdapat tiga asrama. Lainnya di Manado, Semarang, Bandung dan kota studi lain berupa kontrakan.
Adapun pemberian bantuan operasional selama satu tahun diprioritaskan untuk membayar tagihan rekening listrik, mengganti lampu yang rusak, air dan WiFi serta iuran sampah, dan bukan untuk kebutuhan makan dan minum.
“Intinya pemerintah hanya siapkan tempat bersama dana operasionalnya. Untuk makan dan minum ditanggung orang tua,” jelas Martinus.
Untuk dana operasional ini, Bagian SDM langsung berhubungan dengan pihak ketiga tanpa perantara.
Ini bertujuan untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran yang dibuktikan dengan dokumentasi foto sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
“Intinya dimana kota studi ada mahasiswa lebih dari 20 orang pemerintah akan bantu carikan kontrakan. Tapi kalau hanya satu atau dua orang itu tanggung sendiri,” katanya.
Ia mengungkapkan mahasiswa ini menuntut kepada pemerintah harus membantu dana operasional tempat tinggal, dengan alasan Mimika adalah kota dolar sehingga mereka wajib mendapat perhatian dari pemerintah daerah. (Redaksi)
