TIMIKA, Koranpapua.id- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berencana mulai tahun 2025 menghentikan secara bertahap pengolahan sampah sistem open dumping, dan diganti dengan metode Controlled Landfill atau Sanitary Landfill.
Jeffri Deda, Kepala DLH Mimika mengatakan, pergantian sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iwaka itu, berdasarkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jeffri yang ditemui koranpapua.id di lokasi pangkalan sampah SP2, Rabu 19 Maret 2025 menjelaskan, dalam surat itu meminta Kemendagri untuk menginstruksikan ke seluruh kepala daerah di Indonesia agar mengalihkan sistem pengolahan sampah dari Open Dumping ke metode Controlled Landfill.
Dalam surat itu juga jelas tertulis sanksi kepada kabupaten yang tidak mematuhi aturan tersebut, yaitu dihentikannya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otsus untuk daerah di Papua.
“Informasi ini kita dapat saat ikut sosialisasi dari Ekoregion Biak, salah satu cabang Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Papua,” ujarnya.
Dalam sosialisasi itu disampaikan bahwa terkait penggunaan sistem pengelolaan sampah, KLH sudah dua kali menerbitkan surat peringatan kepada kepala daerah.
Surat pertama tanggal 24 Desember 2024, namun karena belum ada tindaklanjut dari kepala daerah, maka KLH kembali menerbitkan surat teguran kedua pada Januari 2025.
Jefri mengungkapkan, khusus Papua secara umum hingga saat ini belum satupun kabupaten/kota yang membuat road map dalam pengelolaan sampah dari Open Dumping kepada sistem Controlled Landfill.
Terkait dengan aturan baru ini, Jeffri akan mengusulkan kepada Bupati Mimika terpilih setelah dilantik untuk menerapkan mote tersebut di TPA Iwaka.
Sistem Open Dumping yang selama ini dilakukan akan diganti dengan menimbun semua sampah menggunakan material pasir.
Meski demikian Jeffri mengakui, dengan menjalankan metode baru ini membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar.
“Kita memang APBDnya sudah ditetapkan dan dana untuk penimbunan pasti tidak ada. Tapi saya akan sampaikan kepada Bupati atau Sekda kita gunakan saja dana yang ada. Nanti di APBD Perubahan baru dianggarkan untuk menutupi,” katanya.
Selain menimbun sampah dengan material pasir, DLH harus membuat kolam sebagai tempat penampungan limbah cair dari sampah yang mengalir melalui pipa-pipa yang dipasang.
Limbah yang ditampung selanjutnya akan diuji coba dengan memelihara ikan atau menaman tanaman buah-buahan.
“Apabila ikan dan tanaman hidup, maka limbah tersebut layak dibuang ke alam. Namun jika ikan atau tanaman yang dipelihara mati maka limbah tersebut perlu diberi zat kimia untuk menetralisir sebelum dibuang ke alam,” paparnya.
Jeffri yang pernah menjabat Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan Mimika menuturkan, lahan TPA Iwaka saat ini sangat memungkinkan untuk diterapkan metode tersebut.
Meski demikian, Jeffri meminta Pemkab Mimika perlu menambah pembebasan lahan sekitar 10 hektar. Karena lahan yang ada saat ini dari 10 hekar sudah terpakai enam hektar dan tersisa empat hektar.
“Kami sudah minta dan tahun 2026 Dinas Perumahan dan Pertanahan akan lakukan pengadaan lahan sekitar 10 hektar. Lokasi yang lama ini kami akan tutup untuk Controlled Landfill,” pungkasnya.
Jeffri berharap rencana ini mendapatkan respon positif oleh Bupati, karena sanksinya cukup berat.
Untuk diketahui, metode Sanitary Landfill merupakan sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah, dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. (Redaksi)
