TIMIKA, Koranpapua.id– Sampai memasuki akhir Februari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Apa yang menjadi kendala sehingga program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini belum dinikmati siswa dan siswi sekolah di Mimika?
Ini penjelasan Letkol Inf Slamet Wijaya, Komandan Kodim 1710 Mimika kepada awak media di Timika, Jumat 21 Februari 2025.
“Pelaksanaan program MBG untuk di Mimika masih dalam proses. Proses itu mulai dari administrasi, sarana pendukung termasuk personel,” ujar Slamet.
Semua persiapan itu penting, dengan tujuan agar program yang baik dari pemerintah pusat ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak menjadi blunder.
Menurut Slamet, pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Kodim Mimika hanya sebatas mengecek kesiapan administrasinya, sarana pendukung dan personel.
Letkol Slamet menuturkan, apabila tidak dilakukan pengecekan, dikhawatirkan program tersebut mendapat respon negatif dari masyarakat.
Dijelaskan, dalam pelaksanaan program MBG, semua pihak dapat terlibat selama memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
Dan apabila Kodim 1710 Mimika sebagai mitra, maka perlu menyiapkan 50 orang sesuai standar BGN.
Meski demikian kata Slamet, semua punya kesempatan untuk terlibat, karena tentu ada yang memenuhi standar dari BGN.
“Standarnya itu ada 50 orang, tiga disiapkan dari BGN, yang 47 sifatnya relawan itu, fungsinya macam-macam ada yang masak, yang ini, yang itu untuk mempersiapakn segala kebutuhan lainnya,” timpalnya.
Dikatakan, pihaknya menargetkan MBG tahap pertama akan diberikan kepada 26.000 anak dengan menyasar sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota Timika.
“Awalnya ditargetkan semua siswa di Mimika tetapi ditahap awal ini di seputaran kota dulu sekitar 26.000 siswa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya mengatakan, pelaksanaan program MBG belum menjangkau sebagaian wilayah papua.
Ini dipengaruhi beberapa faktor baik Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Infrastruktur. (Redaksi)
