Banyak Pelanggaran di Pilkada Mimika, Bawaslu Sebut Berpotensi PSU di Delapan Distrik

TIMIKA, Koranpapua.id- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu 27 November berlangsung aman.

Ini bisa dilihat dari tidak terjadinya kericuhan besar seperti yang ada di sejumlah daerah di Papua.

Meski demikian di balik itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika mendapatkan banyak pelanggaran yang terjadi di sebagian besar Tempat Pemungutan Suara (TPS), secara khusus di delapan wilayah distrik di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan release Bawaslu Mimika yang diterima koranpapua.id, Kamis 28 November 2024 menyebutkan, potensi kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Mimika ini disusun dan diukur dari beberapa dimensi, Sub Dimensi dan Indikator dari Pemilu dan Pemilihan sebelumnya (Pemilu 2019 dan 2024 serta Pilkada 2013 dan 2018) di Kabupaten Mimika.

Disebutkan untuk Dimensi ada dua yakni, konteks sosial politik dan dimensi penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan lima Sub Dimensi yakni, keamanan, logistik pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, netralitas penyelenggara dan hak memilih.

Sementara itu ada juga 20 Indikator yaitu, gangguan keamanan, intimidasi terhadap penyelenggara, intimidasi terhadap pemilih, perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai ketentuan.

Termasuk logistik yang tertukar, informasi pelanggaran pemungutan suara, kekurangan logistik terutama pada Formulir C Hasil dan daftar hadir, keterlambatan logistik tiba di TPS, pergeseran hasil perolehan suara calon.

Ketidakpastian TPS pada hari pemungutan suara, kekurangan Formulir C pemberitahuan, kekurangan/kehabisan surat suara, ketidakprofesionalan penyelenggara (keberpihakan).

Indikator lainnya yakni, pemilih tidak memenuhi syarat memberikan suara, pemilih tidak terdaftar dalam DPT, potensial pemilih tetapi tidak memiliki E KTP, mobilisasi pemilih, adanya potensi pemilih tidak bersyarat menggunakan hak pilihnya Pemilih.

Serta adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di satu TPS atau TPS berbeda, adanya sistem pemilihan dengan tidak menggunakan sistem pencoblosan sesuai ketentuan.

Selain itu Bawaslu mimika juga menyusun Indeks Kerawanan berdasarkan hasil informasi pengawasan jajaran pengawas pemilihan pada pemilihan sebelumnya maupun Pemilu Terakhir.

Berdasarkan hasil mitigasi/pemetaan Indeks Kerawanan Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Mimika menyimpulkan sebagai berikut :

a. Potensi Pemungutan Suara Ulang.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 112. Kerawanan tersebut berpotensi terjadi di Distrik :

1. Distrik Hoya
2. Distrik Wania
3. Distrik Alama
4. Distrik Kuala Kencana
5. Distrik Mimika Timur Jauh
6. Distrik Mimika Baru
7. Distrik Kwamki Narama
8. Distrik Jila

b. Potensi Penghitungan Suara Ulang

Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 113. Kerawanan tersebut berpotensi terjadi di Distrik :

1. Distrik Wania
2. Distrik Alama
3. Distrik Kuala Kencana
4. Distrik Mimika Timur Jauh
5. Distrik Mimika Baru
6. Distrik Kwamki Narama
7. Distrik Jila

Adapun langkah yang dilakukan sebelumnya yaitu, Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan sosialisasi, koordinasi rapat koordinasi dengan stakeholder serta bimbingan teknis bagi jajaran pengawas pemilihan tingkat bawah. (Redaksi)