TIMIKA, Koranpapua.id- Warga Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang hidup dalam kategori miskin terbilang cukup tinggi.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menurunkan angka kemiskinan hingga ke tingkat kampung.
Tidak saja melalui program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Pemerintah juga menggelontorkan anggaran yang cukup besar ke kampung-kampung agar dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya adalah dana kampung yang mencapai miliran rupiah.
Pemkab Mimika juga mengalokasikan dana padat karya Rp4 miliar setiap tahun ke setiap distrik. Dengan tujuan, anggaran ini dapat dikelola untuk mendanai kegiatan atau program dengan melibatkan masyarakat kampung.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Kemana dana-dana itu semua, apakah ada masalah di manajerial atau pada perencanaan,” ujar Petrus Yumte, Pj Sekda Mimika ketika membuka kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung, Selasa 29 Oktober 2024.
Di hadapan para kepala distrik dan puluhan kepala kampung yang hadir pada kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Mimika itu, Yumte menyampaikan bahwa setiap kampung sudah diberikan dana yang cukup besar, baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Siapa bilang tidak ada uang di kampung sekarang. Tahun ini ada anggaran padat karya Rp4 milyar setiap distrik. Ini difokuskan buat orang di kampung. Mereka bekerja melalui padat karya,” tegas Petrus.
Petrus menilai angka kemiskinan masyarakat di kampung semakin bertambah, padahal dana yang diberikan ke setiap kampung cukup besar.
“Kita di Papua ini jumlah kepala keluarga sedikit. Untuk satu kampung berbeda dengan kampung yang ada di Jawa mungkin, tapi kenapa masyarakat susah terus,” tandas Petrus.
Petrus menyampaikan, dana yang mengalir ke kampung berasal dari berapa sumber, baik dari dana desa, dana sosial maupun padat karya.
Ia menilai kurang optimalnya pengelolaan yang dilakukan kepala kampung, sehingga anggaran yang diturunkan pemerintah belum berdampak positif kepada masyarakat.
“Ada dana desa dan dana-dana lain. Dengan uang yang begitu banyak, sementara satu kampung di Mimika dengan jumlah KK diatas 50 sampai 100 KK. Habiskan miliaran itu, uang habis dimana itu,” tanya Petrus.
Ia berharap melalui kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa/kampung, menjadi perenungan bersama bahwa ada yang tidak tepat, baik perencanaan, pengetahuan dan tata kelola.
“Jadi dengan hadirnya Tim Ahli dari Uncen setiap kepala kampung dapat memanfaatkan dengan baik,” pesan Petrus.
Petrus juga mengingatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMK) agar serius melihat masalah itu.
Petrus menilai perlu ada pembaharuan manejerial, sebab minimnya faktor manajemen yang menyebabkan masyarakat kampung kurang sejahtera.
“Apakah manajemen yang tidak bagus atau sistem penyusunan APBD kita yang kurang tepat. Karena bicara lain bikin lain,” sindir Petrus.
Bagi kepala kampung, Petrus mengingatkan dalam perencanaan program kerja harus sesuai dengan potensi yang ada di kampung.
“Misalnya teman teman yang ada di gunung potensinya kopi. Perencanaan di kampung mestinya fokus dengan menghidupkan potensi ekonomi lokal untuk mensejahtrakan masyarakat melalui uang di kampung”.
Hal demikian supaya kita tidak lahir sebagai bangsa pemintah atau pengemis, tapi kita lahir sebagai bangsa yang punya jati diri yang mengelola sumber daya yang dimiliki dengan uang yang ada di kampung.
Kepada kepala distrik, Petrus berharap agar dapat memainkan peran dengan manajemen yang baik, termasuk manajemen di tingkat kampung.
“Karena kalau manajemen kita lemah kita pasti jatuh. Karena aspek manajerial itu sangat penting menentukan susksenya kebijakan,” tambah Petrus.
Menurutnya, jika majemennya rapuh maka mimpi sebesar apapun tidak akan tercapai. Jadi kepemimpinan manajemen di setiap kampung itu harus baik. (Redaksi)
