TIMIKA, Koranpapua.id – Kejaksaan Negeri Mimika melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) membuka ruang pendampingan hukum bagi pemerintah kampung dalam mengelola dana desa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi persoalan hukum dalam penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mimika, Reinaldo Sampe, S.H., M.H., saat diwawancarai wartawan koranpapua.id usai kegiatan Sosialisasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mimika, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tersebut dihadiri sejumlah kepala kampung dari Distrik Wania.
Reinaldo menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus mendorong pemerintah kampung agar memanfaatkan layanan pendampingan hukum yang disediakan Kejaksaan Negeri Mimika, khususnya dalam menjalankan program dan mengelola anggaran dana desa.
Menurutnya, pendampingan hukum menjadi penting karena dalam praktik pengelolaan dana desa masih terdapat berbagai potensi kesalahan yang dapat dilakukan aparat kampung, baik dalam aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban anggaran.
“Kami ingin menyampaikan kepada kepala-kepala kampung di wilayah Distrik Wania agar dapat memanfaatkan layanan pendampingan hukum dari Kejaksaan. Tujuannya untuk meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan dana desa,” jelas Reinaldo.
Ia menegaskan, Kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan hukum, tetapi juga ingin mengambil peran pencegahan melalui edukasi dan pendampingan agar pemerintah kampung memahami aturan yang berlaku.
Karena itu, apabila kepala kampung membutuhkan pendampingan hukum, mereka dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Mimika.
Reinaldo juga menjelaskan bahwa layanan Seksi Datun tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum, tetapi mencakup bantuan hukum dan pelayanan hukum lainnya sesuai kewenangan kejaksaan.
Ketika ditanya mengenai adanya permintaan pendampingan hukum dari pemerintah kampung, Reinaldo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima permohonan pendampingan dari pemerintah kampung. Namun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah memanfaatkan layanan tersebut.
Beberapa OPD yang telah mengajukan pendampingan hukum di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta Sekretariat Dewan.
Sementara terkait pengawasan dana desa, Reinaldo menyebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Mimika sejauh ini belum menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana desa dari 133 kampung yang berada di Kabupaten Mimika.
“Sejauh ini kami di Kejaksaan Negeri Mimika belum menerima laporan terkait penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana desa dari 133 kampung di Kabupaten Mimika,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak adanya laporan bukan berarti pemerintah kampung boleh mengabaikan aturan dalam menggunakan anggaran. Dana desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya.
Reinaldo berharap seluruh kepala kampung memastikan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APB Kampung benar-benar digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Reinaldo menjelaskan bahwa apabila ke depan ditemukan dugaan penyalahgunaan dana desa, penanganannya akan mengikuti mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian melalui nota kesepahaman (MoU).
Dalam mekanisme tersebut, laporan dugaan penyimpangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan kerugian keuangan negara, pihak terkait diberikan kesempatan selama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, apabila kewajiban tersebut tidak ditindaklanjuti dan ditemukan unsur tindak pidana, APIP dapat menyerahkan penanganannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kejaksaan maupun Kepolisian.
“Kalau ada laporan terkait penyalahgunaan dana desa, akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan APIP, dalam hal ini Inspektorat. Apabila terdapat kerugian keuangan negara, ada mekanisme penyelesaian melalui tuntutan ganti rugi selama 60 hari. Tetapi jika tidak ditindaklanjuti dan ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Kejaksaan Negeri Mimika berharap para kepala kampung tidak hanya memahami tata cara penggunaan dana desa, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, dana desa yang bersumber dari keuangan negara dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh kampung di Kabupaten Mimika.
Penulis: Ril Minggu
