TIMIKA,Koranpapua.id- Enam bulan terhitung sejak Januari sampai Juni 2024 tidak ada pembangunan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Mandeknya pembangunan sudah terjadi pasca jabatan Willem Wandik sebagai bupati berakhir dan Mendagri menunjuk Darwin Tobing sebagai Pj Bupati Puncak.
“Selama enam bulan kepemimpinan Pj Bupati Darwin tidak ada pembangunan di Puncak,“ ujar Lukius Newegalen, S.IP, Ketua DPRD Kabupaten Puncak kepada koranpapua.id di Timika, Senin 3 Juni 2024.
Menurutnya, kondisi perkembangan pembangunan sangat berbeda jauh ketika Kabupaten Puncak dipimpin Willem Wandik.
Selain tidak ada pembangunan, hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan kurang harmonis.
Untuk melakukan koordinasi antara Ketua DPRD dengan Pj bupati sangat sulit. Dikontak melalui handphone susah terhubung, apalagi untuk bisa bertemu langsung.
“Sekarang ini paling susah sekali untuk kita komunikasi. Saya lihat Pj Bupati yang sekarang ada ini seperti apa, saya tidak tahu. Saya ini Ketua DPRD Puncak, memangnya hanya numpang lewat begitu,” tegasnya.
Melihat sikap kerja Pj Bupati seperti ini, Lukius mempertanyakan dasar Mendagri mengangkat Darwin Tobing menjadi Pj Bupati Puncak.
Menurutnya, seharusnya Mendagri mengangkat putra daerah sebagai Pj Bupati, karena sangat memahami adat dan budaya masyarakat Papua.
“Sebenarnya pengangkatan Pj Bupati Puncak berdasarkan usulan DPRD tetapi tidak seperti itu. Mendagri atas kebijakannya melantik Darwin,” keluhnya.
Atas kondisi yang ada, Lukius berharap Mendagri perlu mengevaluasi kinerja Darwin Tobing selama enam bulan ini.
Jika memang tidak mampu menjalankan pembangunan, bisa diganti dengan putra daerah yang memang dianggap layak.
Dikatakan, masyarakat Kabupaten Puncak saat ini mengalami masalah gangguan keamanan, kematian, kemiskinan, pengangguran yang cukup tinggi.
Namun Kabupaten Puncak yang sudah memasuki usia 16 tahun pada 21 Juni 2024 mendatang hingga saat ini belum ada kemajuan berarti.
Misalnya, jalan dari Bandara Aminggaru ke ibu kota Kabupaten Puncak sampai saat ini belum juga diaspal.
Lukius juga menyinggung dana APBN kesejahteraan ASN yang mengabdi di Puncak, sudah hampir 16 tahun tidak pernah ada.
“Saya tidak mengetahui dana tersebut hilang ke mana,” tandasnya.
Sebagai putra daerah, Lukius berharap pada penerimaan ASN tenaga guru dan tenaga medis tahun 2024, 80 persen untuk OAP dan 20 persen bagi non Papua.
Dengan kuota 80 persen bagi OAP bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. (Redaksi)
