ADVERTISEMENT
Senin, November 16, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua Tengah

Enam Bulan Kabupaten Puncak Tanpa Pembangunan

Jalan dari Bandara Aminggaru ke ibu kota Kabupaten Puncak sampai saat ini belum juga diaspal.

3 Juni 2024
0
Enam Bulan Kabupaten Puncak Tanpa Pembangunan

Lukius Newegalen, Ketua DPRD Puncak. (foto : Redaksi/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA,Koranpapua.id- Enam bulan terhitung sejak Januari sampai Juni 2024 tidak ada pembangunan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Mandeknya pembangunan sudah terjadi pasca jabatan Willem Wandik sebagai bupati berakhir dan Mendagri menunjuk Darwin Tobing sebagai Pj Bupati Puncak.

“Selama enam bulan kepemimpinan Pj Bupati Darwin tidak ada pembangunan di Puncak,“ ujar Lukius Newegalen, S.IP, Ketua DPRD Kabupaten Puncak kepada koranpapua.id di Timika, Senin 3 Juni 2024.

Menurutnya, kondisi perkembangan pembangunan sangat berbeda jauh ketika Kabupaten Puncak dipimpin Willem Wandik.

Baca Juga

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

Selain tidak ada pembangunan, hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan kurang harmonis.

Untuk melakukan koordinasi antara Ketua DPRD dengan Pj bupati sangat sulit. Dikontak melalui handphone susah terhubung, apalagi untuk bisa bertemu langsung.

“Sekarang ini paling susah sekali untuk kita komunikasi. Saya lihat Pj Bupati yang sekarang ada ini seperti apa, saya tidak tahu. Saya ini Ketua DPRD Puncak, memangnya hanya numpang lewat begitu,” tegasnya.

Melihat sikap kerja Pj Bupati seperti ini, Lukius mempertanyakan dasar Mendagri mengangkat Darwin Tobing menjadi Pj Bupati Puncak.

Menurutnya, seharusnya Mendagri mengangkat putra daerah sebagai Pj Bupati, karena sangat memahami adat dan budaya masyarakat Papua.

“Sebenarnya pengangkatan Pj Bupati Puncak berdasarkan usulan DPRD tetapi tidak seperti itu. Mendagri atas kebijakannya melantik Darwin,” keluhnya.

Atas kondisi yang ada, Lukius berharap Mendagri perlu mengevaluasi kinerja Darwin Tobing selama enam bulan ini.

Jika memang tidak mampu menjalankan pembangunan, bisa diganti dengan putra daerah yang memang dianggap layak.

Dikatakan, masyarakat Kabupaten Puncak saat ini mengalami masalah gangguan keamanan, kematian, kemiskinan, pengangguran yang cukup tinggi.

Namun Kabupaten Puncak yang sudah memasuki usia 16 tahun pada 21 Juni 2024 mendatang hingga saat ini belum ada kemajuan berarti.

Misalnya, jalan dari Bandara Aminggaru ke ibu kota Kabupaten Puncak sampai saat ini belum juga diaspal.

Lukius juga menyinggung dana APBN kesejahteraan ASN yang mengabdi di Puncak, sudah hampir 16 tahun tidak pernah ada.

“Saya tidak mengetahui dana tersebut hilang ke mana,” tandasnya.

Sebagai putra daerah, Lukius berharap pada penerimaan ASN tenaga guru dan tenaga medis tahun 2024, 80 persen untuk OAP dan 20 persen bagi non Papua.

Dengan kuota 80 persen bagi OAP bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    527 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    527 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    525 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Dana Desa dan ADD Mimika 2026 Rp267 Miliar, Ini Peruntukannya

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Enam Bulan Kabupaten Puncak Tanpa Pembangunan

Pj Bupati Puncak Hanya Bertugas Tiga Bulan Usai Dilantik

RSUD Mimika Segera Miliki Gedung Pusat Diagnostik, Pemda Gelontorkan Rp125 Miliar

RSUD Mimika Rawat Kakak Beradik Didiagnosa Difteri, Satu Meninggal Dunia

Dr Aisyah: Pencegahan Narkoba Harus dari Pribadi dan Lingkungan

Dr Aisyah: Pencegahan Narkoba Harus dari Pribadi dan Lingkungan

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id