JAKARTA- Koranpapua.id- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan keterangan pihak terkait untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPR RI Dapil Papua Tengah.
Sidang Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini digelar, Senin 6 Mei 2024 di Ruang Sidang Panel 3.
Sidang kedua ini diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai anggota.
Mengutip mkri.id, dalam sidang ini, termohon memberikan penjelasan mengenai permohonan pemohon yang sebelumnya telah mendalilkan adanya dugaan pencurian suara noken dan dugaan pelanggaran kewajiban administrasi.
Pemohon mendalilkan bahwa sistem noken di Papua Tengah telah tercemar oleh praktik kecurangan suara yang terstruktur.
Pemohon pada sidang pendahuluan sebelumnya menyebut bahwa suara yang telah diikat dengan sistem noken di setiap distrik hilang saat pleno tingkat kecamatan.
Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kemudian mengalami perubahan drastis di tingkat kabupaten, dan seterusnya hingga tingkat provinsi. Pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi, suara yang diperoleh di tingkat kabupaten tiba-tiba hilang.
Selain itu, pemohon dalam permohonannya menduga adanya pelanggaran tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Papua Tengah, khususnya di daerah yang menggunakan sistem noken.
Pelanggaran ini diduga terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban administrasi yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024.
Pemohon tidak dapat melampirkan bukti
Menanggapi dalil permohonan pemohon, Wafda Hadian Umam selaku kuasa hukum termohon, memberikan jawaban yang menyatakan bahwa permohonan pemohon obscuur libel atau tidak jelas atau kabur karena antara Posita dengan Petitum tidak konsisten.
Lebih lanjut Wafda menjelaskan bahwa termohon menetapkan perolehan suara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah berdasarkan dokumen D.Hasil Provinsi Papua Tengah.
Selama pelaksanaan rapat pleno tingkat provinsi, pihak pemohon tidak mengajukan keberatan, dan saksi dari partai pemohon telah menandatangani dokumen tersebut sebagai legitimasi hasil yang telah direkap oleh termohon di tingkat Provinsi Papua Tengah.
Oleh karena itu, menurut termohon perolehan suara yang ditetapkan sudah benar. Antara persandingan yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya, tidak terdapat selisih suara Partai Gerindra antara versi pemohon dan termohon sesuai Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 dan Dokumen D.Hasil Provinsi Papua Tengah.
“Terkait dengan perolehan Partai Gerinda menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah, perolehannya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh termohon. Artinya antara versi pemohon dan termohon sudah sesuai,” ungkap Wafda.
KPU juga menyatakan bahwa dalil pemohon, yang mendalilkan penghilangan perolehan suara berdasarkan asumsi tentang sistem noken yang dilakukan secara tidak prosedural, adalah tidak benar dan tidak berdasar.
Menurut KPU, mereka telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku dan berusaha semaksimal mungkin di Provinsi Papua Tengah, yang pada saat itu mengalami peristiwa yang tidak kondusif.
Selain itu, pemohon tidak dapat membuktikan klaimnya dengan melampirkan bukti yang memadai, sehingga dalil yang disampaikan hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar.
Lebih lanjut, KPU menjelaskan terkait dalil pemohon yang mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu dengan sistem noken, KPU tidak mengikuti prosedur-prosedur yang dijelaskan, menurut KPU klaim ini adalah tidak benar dan tidak berdasar.
KPU telah melaksanakan prosedur-prosedur Pemilu dengan sistem noken sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, menurut KPU, pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang memadai bahwa KPU telah melaksanakan Pemilu noken secara tidak prosedural.
Terbukti juga tidak ada keberatan selama rekapitulasi di tingkat distrik, kabupaten, atau provinsi dari pihak pemohon, bahkan saksi pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tiap tingkat.
Sistem Noken Sesuai Kesepakatan
Sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya, memaparkan bahwa sistem noken di Papua Tengah diterapkan berdasarkan musyawarah bersama semua unsur terkait yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh gereja, tokoh adat.
Markus Madai selaku kuasa hukum mengatakan, berdasarkan kesepakatan tersebut, sistem noken dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan masing-masing kampung di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Lebih lanjut, Bawaslu menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan laporan, khususnya dari Partai Gerindra, terkait dengan dugaan pelanggaran administratif Pemilu mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Redaksi)
