TIMIKA, Koranpapua.id– Setelah sempat ‘diam’ selama delapan hari pasca pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari lalu, akhirnya lembaga adat di Mimika turun ke jalan menyampaikan aspirasi, Kamis 22 Februari 2024.
Dengan lantang massa yang datang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), meminta agar perhitungan suara untuk calon legislatif DPRD Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah dibatalkan.
Permintaan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika membatalkan perhitungan suara, dikarenakan banyak terjadi kecurangan pada saat hari pencoblosan tanggal 14 Februari lalu.
Pantauan media ini pada aksi demo damai yang berlangsung depan Gedung Eme Neme Yauware, massa yang hadir selain menyampaikan orasi, juga membentangkan spanduk bertulisan protes terhadap kecurangan yang tejadi saat Pemilu.
Berikut pernyataan tertulis yang disampaikan massa pendemo:
“Batalkan penghitungan suara untuk Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua tengah, karena suara yang ada hasil money politic, pembelian surat undangan dan mobilisasi massa untuk coblos berulang kali di TPS yang melibatkan oknum kepala distrik kepala kampung dan KPPS”
Massa juga mendesak penyelanggara Pemilu untuk menetapkan Caleg terpilih sesuai arahan Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Tengah (MRP-PT), Bupati Mimika, Forkopimda dan tokoh masyarakat dalam pertemuan tanggal 8 Februari lalu.
Mereka juga meminta KPU hanya boleh mengakomodir satu kursi untuk setiap suku non Papua.
“Kami minta kepada penyelenggara KPU bahwa Caleg yang bukan orang asli Papua diberikan satu kursi untuk masing-masing suku,” ujar Rafael, salah satu tokoh adat dalam orasinya.
Ketua Lemasko, Fredy Sony Atiamona mengatakan, harga diri orang Papua merujuk pada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Otsus harus diterapkan di Mimika kalau tidak bisa maka undang-undang Otsus ditiadakan saja, karena selama ini sama saja pendatang yang mendominasi tanah ini,” ujar Fredy Sony.
Menurutnya kotak suara yang disimpan di Gedung Eme Neme bukan milik orang Kamoro dan Amungme, tetapi itu milik pendatang.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemilu kali ini sangat hancur. Caleg yang memiliki banyak uang memperdaya masyarakat di kampung-kampung, agar memilih mereka.
Sementara Ketua Lemasa, Karel Kum meminta harus ada perhatian khusus bagi putra-putri Amungme dan Kamoro pada Pemilu kali ini.
“Aksi demo ini karena Pemilu tidak jujur dan banyak kecurangan yang terjadi. Saya tidak terima, KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab. Kami bakal kawal Pemilu ini hingga pengumuman Caleg yang lolos,” tegasnya.
Ketua KPU Mimika, Dete Abugau akhirnya bertemu dengan pendemo. Kepada massa aksi, Dete menyampaikan akan duduk bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aspirasi tersebut. (Redaksi)
