TIMIKA, Koranpapua.id– Priska Kum mewakili puluhan ASN Papua menyerahkan surat pernyataan sikap kepada Wakil Bupati Jhon Rettob, Senin 15 Januari 2024.
Priska menyerahkan pernyataan sikap ini setelah dibacakannya di hadapan Wakil Bupati maupun puluhan ASN dan personil kepolisian dalam aksi demo damai pembatalan roling jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
Jhon Rettob datang menemui ASN di lokasi demo pukul 12 siang. Turun dari mobil, Jhon Rettob langsung membaca beberapa tuntutan dan aspirasi pendemo yang tertulis pada spanduk.
Jhon Rettob kemudian berdiri didepan ASN dan mendengarkan aspirasi yang dibacakan Priska Kum.
Setelah mendengar dan menerima pernyataan aspirasi tersebut, John menyampaikan apresiasi atas perjuangan ASN yang tergabung dalam solidaritas ASN Mimika yang memiliki hati, dan tanggap atas situasi ini untuk diperbaiki oleh pemerintahan yang lebih baik.
“Kita semua sadar bahwa akhir-akhir ini pemerintah kita tidak berjalan normal. Kita berada dalam suatu situasi yang tidak rasional, sehingga kalian dengan berani mengungkapkan hal ini karena kalian punya hati untuk masyarakat secara keseluruhan,” jelas John.
Tugas ASN kata John adalah melayani masyarakat. Untuk itu, John menyampaikan terimakasih atas apa yang sudah disampaikan dalam aspirasi ini.
Di hadapan massa, John menyampaikan ada beberapa poin tuntutan yang bisa dijawabnya secara langsung, tetapi ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
John menyampaikan sejak pelantikan terakhir pejabat terjadi pada 5 Desember 2023 hingga saat ini Mimika sementara disoroti Pemerintah Pusat.
Sehingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat telah membuat surat kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk melaksanakan klarifikasi dengan batas waktu 22 Desember 2023 lalu.
Apabila tidak akan dilakukan tindakan penertiban administrasi sesuai Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2022 pasal 19, yang berbunyi memblokir data kepegawaian dan pembatalan SK Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati yang dikeluarkan oleh Pusat.
“Jadi tuntutan kalian sah-sah saja. Tidak ada soal. Ada beberapa hal yang mungkin kemudian dalam perjalanan telah terjadi ada progresnya,” katanya.
John menjelaskan menjawabi surat permintaan BKN Pusat untuk diklarifikasi mengenai roling jabatan sudah dibalas oleh Evert Lukas Hindom, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika pada 19 Desember 2023.
Namun isi klarifikasinya tidak memberikan jawaban terhadap apa yang diminta oleh BKN Pusat. Karena itu, maka BKN Pusat akan membuat surat baru yang lebih keras sesuai tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo ini. Surat tersebut batas akhirnya hari ini Senin 15 Januari 2024.
“Isi surat itu sangat keras dan pasti merugikan ASN. Merupakan peringatan terakhir untuk melakukan klarifikasi kedua. Karena klarifikasi pertama tidak menjawab apa yang diminta BKN. Surat ini dengan tembusan Kemendagri,” jelas John yang disambut tepuk tangan oleh pendemo.
John menjelaskan isi klarifikasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Salah satu poin klarifikasi yang disampaikan karena ada ASN yang mengikuti aksi demo di Kejaksaan Negeri Mimika.
Berikut tujuh poin tuntutan yang dibacakan:
- Kami mendesak Mendagri melalui Dirjen Otda, Direktur Penataan Daerah Otsus dan Pj. Gubernur Papua Tengah untuk segera mengintervensi jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar segera memberikan sanksi administrasi sesuai dengan Perpres RI nomor 116 tahun 2022, yaitu dengan melakukan pemblokiran data kepegawaian dan layanan. Kepegawaian serta atas pengangkatan pemerintahan atau pemberhentian, sesuai yang menjadi kewenangan sesuai Peraturan BKN nomor 12 tahun 2022.
- Kami mendesak kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri segera menyelesiakan roling berutal pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak kepada Ombudsman RI kepada perwakilan Papua untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan maladministrasi. Pelanggaran atas pelantikan pejabat tinggi pratama ll, administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak Bupati Mimika membatalkan pelantikan yang dilakukan empat kali diakhir tahun 2023 karena merugikan Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak Jania Basir, Ida Wahyuni, Jenny Usman dan Evert Hindom segera mundur dari jabatan.
- Kami mendesak aparatur penegak hukum Kejaksaan, Tipikor dan KPK untuk segera usut penggunaan keuangan sejak September 2023 di BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM. (Redaksi)
