TIMIKA, Koranpapua-id- Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sampai memasuki tri wulan ketiga minggu keempat masih rendah. Dari besaran anggaran Rp5,1 triliun, baru terealisasi 23 persen.
Tingkat presentasi yang mencapai angka 23 persen sudah termasuk pembayaran utang kepada pihak ketiga, dalam hal ini pengusaha Orang Asli Papua (OAP) sebesar Rp111 miliar.
Pj Bupati tidak menyebut secara rinci terkait pembayaran utang tersebut, namun dipastikan pembayaran diberikan kepada pengusaha OAP yang sudah menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada tahun anggaran 2022.
“ Utang pengusaha Papua pemerintah sudah bayar Rp111 miliar. Dengan pembayaran ini masuk dalam penyerapan APBD tahun 2023 yang sampai sekarang baru 23 persen,” ujar Bupati Valentinus.
Bupati Valentinus yang ditemui awak media di sela-sela kunjungannya ke Pasar Murah, Kamis 28 Juli menegaskan, semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih bersemangat dan serius melaksanakan program-program pembangunan yang ada di setiap OPD.
” Saya minta sebelum Agustus semua persiapan terkait kegiatan sudah clear, sehingga pekerjaan bisa dikebut dan pada Agustus nanti bisa mencapai diangka 30 sampai 40 persen,” harap Bupati Valentinus.
Sebagai pimpinan daerah Bupati Valentinus terus mendorong semua OPD untuk menjalani semua tahapan pekerjaan. Pertemuan dengan pimpinan OPD akan rutin dilakukan untuk memantau sudah sejauh mana proses pekerjaan di setiap OPD.
“ Kita sudah dorong untuk segera melaksanakan kegiatan. Baik itu permintaan uang muka maupun lainnya, yang jelas pemerintah daerah terus mengejar tahapan yang masih tertinggal,” tandas Bupati Valentinus.
Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, dari 65 OPD di lingkup Pemda Mimika terdapat 16 OPD yang penyerapan anggarannya baru 20 persen.
Sementara 11 OPD berkisar 40 persen, dan enam OPD mencapai 50 persen. Presentasi ini merupakan hasil rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Senin 24 Juli 2023 lalu.
Yohana Paliling, Kepala Bappeda Mimika dalam keterangannya menjelaskan, progres realisasi fisik berdasarkan proses pemaketan di setiap OPD, terlihat jelas pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev).
Yohana melihat rendahnya realisasi fisik disebabkan OPD terlambat menginput ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Ia mengkuatirkan masih rendahnya realisasi fisik akan menghambat proses pembangunan. (redaksi)
