TIMIKA, Koranpapua.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon hasil putusan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar, yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Bupati Mimika Nonaktif Eltinus Omaleng, Senin 17 Juli 2023.
Hakim menyatakan Eltinus tidak terbukti bersalah atas perkara dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Menanggapi putusan ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK tetap menghormati putusan majelis hakim terhadap terdakwa Eltinus Omaleng.
Meski demikian tegas Ali, KPK akan segera menentukan sikap dan langkah hukum berkaitan dengan putusan bebas terhadap Eltinus Omaleng.
“Kami menghargai putusan majelis hakim dimaksud sekalipun kami juga akan segera mengambil sikap dan langkah hukum berikutnya, perkara tersebut saat ini tentu belum memiliki kekuatan hukum tetap,” jelas Ali.
Ali mempertanyakan dasar hakim melepaskan Eltinus Omaleng dari tuntutan tim jaksa KPK. Sebab, kata Ali, hakim tidak menguraikan pertimbangan putusan lepas terhadap Eltinus Omaleng.
“Kami belum mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim, karena ternyata pertimbangan putusan tidak dibacakan oleh majelis hakim sebagaimana pembacaan putusan Tipikor pada umumnya,” jelas Ali.
KPK berharap pihak majelis hakim pada PN Makasar segera mengirimkan salinan putusan lengkapnya untuk dipelajari.
Lebih lanjut, Ali mengaku heran dengan putusan majelis hakim. Ia mempertanyakan dasar hakim melepaskan Eltinus dari tuntutan pidana. Padahal sebelumnya, dua terdakwa korupsi proyek Gereja Kingmi Mile 32 yakni, Marthen Sawy dan Teguh Anggara telah divonis bersalah.
“Majelis hakim Tipikor pada PN Makasar, setelah melakukan penundaan pembacaan putusan sebanyak 2 kali, telah memutus perkara tersebut dengan vonis terhadap Marthen Sawy dan Teguh Anggara dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan masing-masing dihukum penjara selama 4 tahun,” ungkap Ali.
“Sedangkan terdakwa Eltinus Omaleng dinyatakan lepas dari tuntutan yang artinya terbukti ada perbuatan yang dilakukan namun menurut majelis hakim bukan termasuk kategori pidana,” sambungnya. (redaksi)
