ADVERTISEMENT
Kamis, November 19, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua

Internet di Kabupaten Puncak Tidak Stabil, Pelayanan Pemerintah Terhambat

Biaya pemasangan Base Transceiver Station (BTS) mencapai Rp500 juta namun pemerintah daerah berupaya mencukupi ketersediaan internet

26 Mei 2023
0
Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp
Belum lancarnya ketersediaan konektivitas jaringan internet mengakibatkan pelayanan Perijinan Satu Pintu (PSP) masih dilakukan secara manual.

Timika – Konektivitas jaringan internet di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah hingga tahun 2023 masih tidak stabil. Kondisi ini berdampak terhadap terhambatnya kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Ir. Darwin Lumban Tobing, Sekda Kabupaten Puncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Koordinasi pemberantasan Korupsi bersama Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Nurul Ichsan Alhuda yang berlangsung di Hotel Swiss Bellin Timika, Jumat 26 Mei 2023.

Belum lancarnya ketersediaan konektivitas jaringan internet mengakibatkan pelayanan Perijinan Satu Pintu (PSP) masih dilakukan secara manual. Pemkab Puncak saat ini masih mempersiapkan sarana dan prasarana agar jaringan internet bisa stabil.

Dikatakan biaya yang harus disiapkan untuk pemasangan Base Transceiver Station (BTS) mencapai Rp500 juta. Walaupun biayanya cukup mahal namun pemerintah daerah harus berupaya mencukupi ketersediaan internet. Karena tidak saja untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk mendukung tugas TNI-Polri.

Baca Juga

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Kendala lain yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Puncak yakni, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung pelayanan OPD pelayanan satu pintu, Pemkab Puncak mengirim pegawai studi banding di Kota Jayapura.

Sebagai pejabat pembina ASN, Darwin Lumban sudah meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk membangun koordinasi dengan semua OPD untuk mengurus perijinan secara online.

Gangguan keamanan juga menjadi penyebab terhambat sejumlah agenda pemerintah.

“Kasus penembakan antara KKB dengan TNI yang menewaskan anggota Kopasus belum lama ini, membuat Musrenbang kabupaten baru bisa dilaksanakan 15 April lalu,” ujar Darwin.

Namun sebelumnya pada Maret 2023, Pemkab Puncak telah mengadakan rapat bersama DPRD dalam merampungkan pokok perencanaan untuk Tahun 2024. Meski demikian hingga saat ini pokok perencanaan belum disampaikan ke provinsi. (redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Jaga Independensi dan Kualitas Siaran di Era Digital

19 November 2026
Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

Disperindag Mimika Temukan Produk Kedaluwarsa Masih Dijual di Pelabuhan Pomako

19 November 2026
Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

Kasus Curanmor di Sentani Terungkap, Remaja 17 Tahun Diamankan Polisi

19 November 2026
Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

Satgas Pasgat Elelim Berbagi Makanan, Pererat Persaudaraan dengan Warga

19 November 2026
Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

Antisipasi Krisis Air Bersih, Pemkab Mimika Petakan Potensi Air Tanah

19 November 2026
Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

Sepanjang 2026, SAR Timika Tangani 18 Kecelakaan Kapal, 9 Orang Masih Hilang

19 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
Next Post
I Nyoman Dwitana, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Mimika. (Foto: Redaksi/Koranpapua.id)

Distanhorbun Mimika Bina 380 Kelompok Tani

Gandeng Freeport, Sandvik dan Perdakhi, Peringatan Hari Malaria Sedunia di Mimika Berlangsung Meriah

Dua Puskesmas di Timika Miliki M-PIMA, Alat Pemeriksaan Viral Load HIV Terbaru

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id