Timika – Setelah pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sudah dimulai tanggal 2 Mei dan berakhir 21 Mei mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika selama dua bulan pada Bulan Juni dan Juli 2023 akan melanjutkan program pendataan Sensus Pertanian. Mensukseskan program ini, BPS menerjunkan 500 petugas ke lapangan.
Adriana Helena Carolina, Kepala BPS Provinsi Papua kepada Koranpapua.id mengatakan, sebelum diterjunkan ke lapangan, ratusan petugas ini akan diberikan pelatihan yang berhubungan dengan Sensus Pertanian.
Mengingat pentingnya pendataan Sensus Pertanian, Adriana berharap dukungan dari masyarakat Mimika untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Petugas yang nantinya menemui warga akan melakukan pendataan seputar kepemilikan warga, seperti lahan, sawah, hewan peliharaan, tanaman pangan, perikanan darat dan laut, perkebunan dan kehutanan.
“Misalnya warga mempunyai lahan pertanian di dalamnya tanam apa saja. Ada ternak sapi, kambing, ayam, babi, keramba ikan. Semuanya bisa disampaikan kepada petugas untuk didata,” ujar Adriana.
Data yang dikumpulkan sangat penting untuk memberikan gambaran bahwa selain tambang, sektor pertanian, perikanan, peternakan juga ikut mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Mimika.
Dengan data yang ada, maka dapat menjadi rujukan pemerintah menetapkan kebijakan untuk lebih mengutamakan hasil pertanian dan pertenakan lokal, ketimbangkan mendatangkan dari luar Timika.
“Jangan hanya wortel dan sayur mayur datangkan dari luar Timika. Tapi dengan data yang ada petani-petani lokal didorong oleh pemerintah daerah untuk bisa menyuplai kebutuhan masyarakat di Timika,” jelas Adriana.
Ditambahkan, untuk menekan inflasi petugas BPS setiap hari turun memantau pasar, dan setiap bulan BPS bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) melakukan koordinasi bersama dinas terkait untuk membahas ketersediaan pangan.
Apabila kebutuhan masyarakat tidak tercukupi oleh petani lokal, maka pemerintah berupaya membantu memasukan kebutuhan dari luar daerah agar bisa mengendalikan inflasi.
Sementara Ouceu Satydipura, Kepala BPS Mimika menuturkan, strategi mengendalikan inflasi, BPS sudah bekerjasama denga TPID. BPS memberikan masukan dan langkah strategi untuk menekan lajunya inflasi.
“ Seperti menjelang Hari Raya Paskah dan Idul Fitri, pemerintah daerah menggelar pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan,” paparnya.
Langkah strategis lain untuk menekan inflasi dengan melakukan pengamanan jalur transportasi sehingga tidak menghambat pendistribusian barang. Aparat keamanan perlu melakukan penegakan hukum apabila ditemukan penimbunan. Termasuk mendorong untuk menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi masyarakat agar bisa menjangkau harga kebutuhan pokok. (redaksi)
