TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika telah memasukan anggaran biaya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 pada pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) tahun 2023.
Hal itu disampaikan Ir. Yohana Paliling, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kepada Koranpapua.id, Selasa 17 Oktober 2023.
Yohana mengungkapkan yang sudah dimasukan dalam APBD Perubahan 2023 adalah 40 persen dana hibah, dari besaran anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika.
Seperti yang pernah diberikan media ini sebelumnya, besaran anggaran yang diusulkan KPU Mimika sebesar Rp140 miliar. Besaran dana tersebut untuk membiayai seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Mimika.
Yohana menyebutkan bahwa, dana hibah akan diserahkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika paling lambat awal Bulan November 2023.
Sementara sisanya 60 persen akan diakomodir pada APBD Induk 2024 mendatang.
“Sisanya akan dianggarkan tahun depan,”tandasnya.
Yohana menjelaskan, selama dua hari, Selasa 17 dan Rabu 18 Oktober, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang melakukan beberapa pekerjaan untuk mengisi paket-paket kegiatan dalam sistem.
Termasuk yang lagi dipersiapkan adalah 40 persen bantuan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
“Jadi semua kegiatan harus dipaketkan dulu. Setelah masuk di sistem baru kita mulai proses administrasinya. Termasuk 40 persen dana hibah ini. Kalau sudah diinput Bakesbangpol baru bisa proses hibah ke penyelenggara,” jelas Yohana.
Yohana berharap pengisian data pemaketan oleh Bakesbangpol sudah dilakukan karena sesuai jadwal pengisiannya hanya berlaku dua hari.
Sesuai pengalaman pada saat APBD induk 2023, pekerjaan yang paling lama adalah pengisian pemaketan.
“Kadang orang berpikir hanya pekerjaan fisik yang diinput ke sistem. Padahal berlaku semua termasuk non fisik. Misalnya ATK, honor, pembelian makan minum dan transpor,” paparnya.
Melalui sistem ini, kata Yohana memudahkan pemantauan anggaran baik induk maupun perubahan dalam bentuk paketan meskipun bukan untuk kontrak.
Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Mimika ini berharap pembahasan APBD induk 2024 dimulai akhir Oktober 2023.
Dalam pembahasan ini ditargetkan akhir November 2023 sudah ditetapkan. “Mudah-mudahan jadwal yang sudah kita susun bisa tercapai. Sehingga pada Desember sudah mulai dengan tahapan proses pengadaan barang dan jasa untuk induk 2024,” pinta Yohana. (Redaksi)
