TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan mendukung penuh anggaran untuk mendanai pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Mimika.
Soal kepastian ini disampaikan Pj. Sekda Mimika Dr. Petrus Yumte, SH.M.Si kepada Koranpapua.id usai pimpin rapat evaluasi kepengurusan LPPD Mimika di ruang rapat Bappeda Mimika, Kamis 20 Juli 2023.
Yumte mengatakan, besaran anggaran yang usulkan oleh KPU dan Baswaslu kepada Pemkab Mimika bervariasi. Berdasarkan usulan tersebut, Tim Anggaran akan melakukan penilaian untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
Setelah ada penetapan, Pemkab akan memanggil KPU dan Banwaslu untuk menyampaikan berapa besar dana yang diakomodir untuk mendanai penyelenggaraan Pemilu.
” Yang jelasnya Pemkab siap mensuport anggaran baik untuk KPU, Bawaslu termasuk dana pengamanan untuk TNI-Polri,” ujar Yumte.
Rumus alokasi dana untuk mensupport pesta demokrasi yakni 60:40 persen. Maksutnya, dari besaran anggaran yang diusulkan 60 persennya dibayarkan melalui APBD Induk 2024 dan 40 persennya dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023.
Dijelaskan, anggaran yang digunakan untuk pembiayaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pesta demokrasi, sifatnya sharing dana pusat dan daerah.
Yumte mencontohkan, untuk Pilgub pembiayaan dari Provinsi Papua Tengah, Pilpres diturunkan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Begitupun dengan Pemilihan Legislatif untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRP Provinsi dan DPR RI.
Petrus menyebutkan usulan KPU Mimika sebesar Rp112 miliar. Besaran anggaran ini dilanjutkan ke pemerintah pusat. Angka yang diusulkan ini bisa saja berubah, setelah memperhitungkan dengan kondisi geografis di Mimika.
“ Mimika ini membutuhkan biaya transportasi dan konsumsi yang besar, sehingga besaran anggarannya harus disesuaikan dengan kondisi di daerah. Namun pada umumnya besaran usulan itu merujuk pada kebutuhan KPU Pusat,”
Ditambahkan, Pemkab Mimika tidak mengakomodir semua biaya penyelenggaraan Pemilu. “Kita lihat bagian-bagian mana yang bisa kita bantu. Karena penyelenggara punya proposal sudah diinterview oleh Inspektorat pusat,” papar Yumte. (redaksi)
