JAKARTA, Koranpapua.id- Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan berbagai persoalan di Papua seiring pembahasan anggaran tahun 2027.
Ia menilai diperlukan langkah yang lebih konkret dan terukur agar berbagai permasalahan yang terjadi di Papua dapat ditangani secara komprehensif.
Hal tersebut disampaikan Yan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM pada Rabu 17 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Yan menilai masih minim perkembangan dalam penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di Papua meskipun sejumlah upaya telah dilakukan.
“Kenapa saya harus kritik sedikit masalah anggaran 2027, karena di Papua ini terjadi banyak masalah tapi sampai dengan saat ini belum ada langkah-langkah yang diselesaikan,” tegas Yan dalam rapat seperti dikutip, Kamis 18 Juni 2026.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) memerlukan tindakan nyata di lapangan serta koordinasi yang kuat antarinstansi.
Karena penyelesaian masalah tidak cukup hanya dilakukan melalui diskusi atau pernyataan di ruang publik, tetapi harus diikuti langkah konkret yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Eksekutif sebagai eksekutor dalam melakukan koordinasi dan lain-lain, harus action-nya jelas. Hal ini untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan situasi dan konflik di daerah,” ucapnya.
Yan juga mengingatkan bahwa pembentukan kementerian khusus oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis yang membutuhkan perhatian lebih.
Karena itu, ia mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi serta menjalankan peran masing-masing secara optimal dalam menangani isu-isu hak asasi manusia.
Menurut Yan, koordinasi lintas sektor yang efektif menjadi kunci agar berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan sosial.
Ia berharap Kementerian HAM dapat mengambil langkah yang lebih proaktif dan terukur sehingga berbagai persoalan di Papua dapat ditangani secara lebih efektif serta menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Redaksi)
