TIMIKA, Koranpapua.id– Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah melakukan langkah proaktif dalam mengawal ketahanan pangan nasional.
Salah satunya dengan melakukan Evaluasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Triwulan I Tahun 2026.
Evaluasi yang dilakukan pekan kemarin difokuskan pada dua wilayah utama, yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.
Dalam pelaksanaannya, Tim BPKP berkoordinasi intensif dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Mimika, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Nabire.
Selain itu, tim juga melibatkan para penyuluh di masing-masing kabupaten untuk meninjau secara langsung mekanisme penyaluran di tingkat lapangan.
Fokus utama dari pengawasan ini adalah untuk menilai bahwa data penerima dan proses distribusi pupuk bersubsidi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini penting guna meminimalisasi risiko ketidaktepatan sasaran yang berdampak pada inefektivitas program pupuk bersubsidi.
Melalui pengawasan ini, BPKP Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola pupuk bersubsidi dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan.
Kehadiran tim evaluasi di lapangan untuk menilai proses distribusi pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani di wilayah Papua Tengah demi mendukung produktivitas pertanian daerah.
Terkait dengan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut, BPKP Papua Tengah belum mengeluarkan keterangan kepada media. (Redaksi)
