Mereka menilai pengelolaan dana operasional belum dilakukan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan Puskesmas.
TIMIKA, Koranpapua.id– Sejumlah pegawai di Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, melakukan aksi pemalangan di kantor Puskesmas setempat, Rabu 15 Oktober 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta minimnya transparansi dalam pengelolaan Dana Operasional Puskesmas (DOP).
Dalam surat tuntutan yang ditulis tangan di atas selembar kardus, para pegawai menyampaikan delapan poin aspirasi.
Mereka menyoroti hak-hak pegawai, tata kelola anggaran, serta pemberdayaan tenaga kesehatan lokal.
Adapun beberapa poin utama yang disampaikan antara lain:
Pemotongan TPP
Pegawai menuntut kejelasan dan keadilan atas pemotongan TPP, padahal mereka mengaku telah menjalankan tugas pelayanan sesuai ketentuan.
Transparansi DOP
Mereka menilai pengelolaan dana operasional belum dilakukan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan Puskesmas.
Pemberdayaan Putra Daerah
Tenaga kesehatan lokal mengeluhkan kurangnya pelibatan dalam kegiatan pelayanan, baik di dalam maupun di luar gedung.
Dukungan Fasilitas dan Mobilisasi
Pegawai yang bertugas di wilayah Atuka disebut tidak mendapatkan dukungan sarana transportasi dan operasional yang memadai.
Sekretariat di Timika
Mereka meminta agar sekretariat Puskesmas yang berada di Timika dihapus karena dinilai tumpang tindih dengan fungsi administrasi di Atuka.
Penempatan Aset Puskesmas
Para pegawai menuntut agar speedboat milik Puskesmas ditempatkan di Atuka untuk menunjang pelayanan kesehatan di wilayah pesisir.
Pergantian Pimpinan
Dalam tuntutan terakhir, para pegawai meminta Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Mimika untuk mengganti Kepala Puskesmas (Kapus) Atuka, karena dianggap tidak mampu membina hubungan kerja yang harmonis.
Aksi ini menarik perhatian publik mengingat Puskesmas Atuka merupakan salah satu fasilitas kesehatan strategis yang melayani masyarakat pesisir Mimika Barat Tengah.
Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan segera mengambil langkah mediasi dan melakukan audit internal guna menindaklanjuti aspirasi pegawai, serta memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Atuka Lia Tahitu belum memberikan keterangan resmi terkait aksi maupun tuntutan para pegawainya meski upaya konfirmasi telah dilakukan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
