Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan akuntabel serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan yang memiliki potensi strategis.
MERAUKE, Koranpapua.id– Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., Direktur Jenderal Otonomi Daerah, tiba di Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan, Selasa 14 Oktober 2025.
Kedatangan rombongan dari Jakarta disambut langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., IPM, di ruang VIP Bandara Mopah.
Selain Gubernur Papua Selatan, hadir pula Wakil Bupati Merauke, Dr. Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H., serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Merauke.
Tampak juga dalam penyambutan itu, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Protokol, dan Kepala Bagian Umum Pemprov Papua Selatan
Penyambutan diawali dengan upacara adat berupa tarian khas Papua yang mencerminkan keragaman budaya setempat.
Setelah itu, Gubernur memberikan mahkota adat kepada Dirjen Otda sebagai simbol penghormatan dan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara, personel Korpasgat melakukan pengamanan ketat dengan menempatkan personel di beberapa titik strategis di Bandara Mopah
Diantaranya, apron, area kedatangan dan keberangkatan, landasan pacu, serta pintu masuk dan keluar bandara.
“Kami menempatkan personel di berbagai titik strategis di Bandara untuk menjamin keamanan dan kelancaran kedatangan tamu penting. Pengamanan di Bandara Mopah menjadi prioritas kami,” ujar Komandan Korpasgat Merauke.
Kunjungan Dirjen Otda ini terkait pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan yang baru.
Pelantikan tersebut diharapkan memperkuat struktur birokrasi provinsi hasil pemekaran sekaligus mempercepat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik.
Setelah penyambutan, Dirjen Otda dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Swiss-Belhotel di Jalan Mandala, Merauke, untuk melaksanakan pelantikan dan rangkaian kegiatan resmi lainnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan akuntabel serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan yang memiliki potensi strategis. (*)
Penulis: Jessica Putri
Editor: Marthen LL Moru
