TIMIKA, Koranpapua.id- Sungguh ironis kabar sektor pendidikan di Provinsi Papua Tengah.
Bayangkan saja di tengah kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua Tengah yang mencapai Rp880.180.1992 (alokasi tahun 2025), terdapat 205 ribu anak-anak yang putus sekolah.
Jumlah itu sudah termasuk anak-anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak pernah duduk di bangku pendidikan formal, baik SD maupun SMP.
Soal ini terungkap dalam sambutan yang disampaikan Yulianus Kuayo, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Disdikbud Papua Tengah, ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakar) Pendidikan di Timika, Jumat 25 Juli di Timika.
Menurutnya, ribuan anak-anak yang tidak bersekolah itu berdasarkan data yang ada di Dapodik Dinas Pendidikan Papua Tengah.
Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 700 anak yang putus sekolah, dan lainnya adalah anak-anak yang sudah lulus SD atau SMP namun tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA dan SMK.
“Alasan ekonomi menjadi faktor utama, namun ada juga anak yang putus sekolah karena terlibat dalam pergaulan bebas,” ujarnya.
“Ada juga yang tidak sekolah sejak lahir dan tidak pernah masuk kelas, sehingga sampai saat ini tidak mengenal huruf,” tambahnya.
Dikatakan, sewaktu dirinya masih bertugas di provinsi induk Papua, untuk menangani anak-anak yang putus sekolah ini, Dinas Pendidikan membuat program kelas terintegrasi.
Melalui program itu, anak-anak bisa melanjutkan pendidikan hingga tamat.
Mencari solusi untuk menjawab persoalan pendidikan ini, mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera meluncurkan program pendidikan gratis di wilayah itu.
Mewujudkan rencana mulia ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Papua Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Timika, Kabupaten Mimika.
Rakor yang berlangsung selama dua hari di Timika, dimulai Jumat 25 Juli sampai Sabtu 26 Juli 2025 itu, membahas seputar Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA dan SMK untuk Kabupaten Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya.
“Program pendidikan gratis adalah solusi menyelamatkan anak-anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah,” ujarnya.
Pemerintah juga menaruh perhatian kepada sekolah-sekolah yang muridnya ada, kelas ada, tetapi tidak ada guru.
Dengan demikian, ada pemerataan pendidikan sekolah gratis di seluruh sekolah yang ada di Papua Tengah.
“Gubernur mengambil langkah kebijakan ini ada dasarnya, sehingga tugas kita semua bekerjasama agar program ini terwujud dalam lima tahun kedepan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
