TIMIKA, Koranpapua.id- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah akhirnya menunjuk 27 kontraktor Orang Asli Papua (OAP) untuk menangani pembersihan kota Timika.
Para kontraktor tersebut nantinya diberikan pekerjaan melakuan pembabatan rumput dan menyapu jalan di 27 jalur dalam Kota Timika sampai Kwamki Narama, dimulai tanggal 13 Januari 2025.
Demikian disampaikan Jeffri Deda, S.Sos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mimika kepada koranpapua.id melalui sambungan teleponnya, Sabtu 11 Januari 2025.
Mempekerjakan 27 kontraktor OAP itu sebagai jawaban atas aksi protes dan penggembokan pintu utama pagar besi Kantor DLH pada Jumat 10 Januari 2025.
Penggembokan pintu kantor dikaranakan sejumlah kontraktor OAP merasa kecewa kontrak kerjanya tidak dilanjutkan tahun ini.
Jeffri menjelaskan, pekerjaan pembabatan dan penyapuan jalan bukan proyek multiyear, sehingga setelah masa kontrak 2024 tetap dilanjutkan di tahun 2025.
Kegiatan pekerjaan pembersihan kota merupakan program kerja rutin biasa tahunan. Karenanya Jeffri berharap agar kontraktor OAP dapat memahaminya.
Dikatakan, berdasarkan hasil Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal DLH Mimika pada Oktober 2024, menemukan banyak jalur jalan yang masih kotor.
Dan hasil uji petik wawancara tim monitoring terhadap masyarakat, kontraktor tidak bekerja setiap hari. Mereka mulai rajin turun kerja setelah dekat tanggal pencairan anggaran.
Selain itu berdasarkan hasil evaluasi, dalam memberikan pekerjaan pembabatan dan penyapuan jalan, DLH tidak mempunyai jadwal kerja yang jelas untuk kontraktor.
“Khusus sapu jalan harus setiap hari mulai pukul 6.00 sampai 09.00 WIT. Babat harus ada jadwal sebulan itu berapa kali dan titiknya di mana saja,” kata Jeffri.
Dengan masih banyak ditemukan jalur yang kotor penuh sampah, masih ada rumput yang tinggi, ditambah kontraktor bekerja tunggu dekat tanggal pencairan, sebenarnya hanya merugikan keuangan daerah.
Dikatakan, ke 27 kontraktor yang dipanggil untuk menangani pekerjaan tahun 2025 ini, sudah berdasarkan hasil seleksi tim Monev yang masuk kategori bekerja baik dan rajin.
Dari 27 kontraktor, ada juga kontraktor OAP yang menangani pekerjaan tahun 2024 yang lolos seleksi. Kontraktor yang dipanggil semuanya OAP bukan dari luar.
“Jadi, kontraktor yang demo itu mereka yang tidak diakomodir di tahun 2025 ini. Kita panggil kontraktor yang bekerja tahun 2023 karena mereka dinilai rajin. Dan tahun 2024 kemarin mereka tidak dapat, mereka tenang-tenang saja. Tidak demo,” pungkasnya.
Ia menegaskan, DLH tidak mungkin mengakomodir semua kontraktor OAP. Karena jalur-jalur yang dibersihkan hanya membutuhkan 27 kontraktor sementara dokumen penawaran yang masuk hampir 50 perusahaan.
“Kegiatan DLH terbatas sehingga kontraktor OAP bisa masukan penawaran kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemkab Mimika, jangan hanya menumpuk di DLH saja,” saran Jeffri.
Jeffri juga mengingatkan kepada PPTK selain menunjuk kontraktor OAP yang sungguh-sungguh bekerja, Tim Monitoring DLH harus berada di lapangan setiap hari untuk mengecek, ada kontraktor yang bekerja atau tidak.
DLH harus belajar dari pengalaman tahun 2024, dimana tim monitoring yang diangkat DLH tidak bekerja serius dan hanya menunggu menerima honor.
Akibat lemahnya pengawasan ini membuat banyak jalur yang tidak tertangani secara baik.
Dalam penataan ulang ini, Jeffri mengakui pasti ada kontraktor yang dapat pekerjaan dan ada yang kecewa karena tidak diakomodir.
“Kalau semua mau dapat tidak mungkin. Kontraktor OAP banyak sementara pekerjaan hanya 27 jalur. Apakah kita mau kasih mereka kerja satu-satu meter ka?” tanya Jeffri.
Sesuai perintah Pj Bupati Valentinus, pekerja akan diberikan rompi oleh DLH dan tidak dibebankan lagi kepada kontraktor.
Rompi yang dibagikan berwarna sama, masing-masing kontraktor mendapat sepuluh buah.
“Rompi kerja pembatatan dan penyapuan jalan ini berwarna hijau dan orange dibagikan pada tanggal 13 Januari 2025 langsung di lokasi kerja,” tandasnya.
Disampaikan bahwa, masing-masing kontraktor mendapat besaran dana bervariasi sesuai panjang dan lebar jalan atau berat ringannya pekerjaan di setiap jalur.
“Nilai kontrak berbeda-beda, ada yang Rp100 juta, Rp200 juta, Rp300 juta hingga Rp700 juta untuk satu tahun,” bebernya.
Kepada kontraktor yang kontraknya belum diakomodir tahun ini, Jeffri meminta supaya hentikan aksi demo di Kantor DLH.
Karena menurutnya, paket pekerjaan bukan hanya ada di DLH, tetapi masih banyak di OPD lain. (Redaksi)
