TIMIKA, Koranpapua.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika menegaskan, penentuan kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Mimika periode 2024-2029 ditetapkan berdasarkan hasil pleno kabupaten.
Pleno kabupaten ini juga dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat KPPS, pleno tingkat distrik dan pleno tingkat kabupaten.
Karenanya tidak bisa menyampaikan kemenangan ke public hanya berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing tim pemenang Paslon.
Hal ini ditegaskan oleh Dete Abugau, Ketua KPU Mimika dalam jumpa pers yang berlangsung di lantai dua Kantor KPU di Jalan Hasanuddin Timika, Jumat 29 November 2024.
Hadir mendampingi Dete dalam jumpa pers tersebut, empat komisioner KPU Mimika yakni, Budiono (Kordiv Data dan Informasi), Fransiskus Xaverius Ama Bebe Bahy (Kordiv Teknis), Delince Somou (Kordiv SDM dan Media) dan Hironimus Kia Ruma (Kordiv Hukum).
Dete dalam kesempatan itu mengingatkan agar Tim Pemenangan Paslon dalam mendeklarasikan kemenangan berdasarkan penghitungan suara internal dan jangan membawa nama KPU.
Karena jika membawa nama KPU akan membentuk opini di masyarakat bahwa KPU ikut menyetujui. Padahal sejauh ini KPU sendiri tidak mempunyai sistem perhitungan cepat.
Masyarakat harus menunggu tahapan pleno tingkat PPD pada tanggal 3 Desember 2024.
Kemudian dilanjutkan rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara tingkat kabupaten oleh KPU Mimika pada 6 Desember 2024.
Sementara Hironimus Kia Ruma menyampaikan saat ini baru memasuki tahapan rekapitulasi dan pleno tingkat distrik.
Kepada Panitia Pemungutan Distrik (PPD) bersama PPS dan KPPS dalam melaksanakan rapat pleno harus berlangsung di tempat terbuka, mudah diakses oleh media dan publik.
Hironimus menjelaskan tugas Divisi Hukum memastikan melakukan mitigasi semua tahapan yang ditemukan berpotensi pelanggaran agar pelaksanaan dapat berjalan lancar.
Untuk tahapan rekapitulasi tingkat distrik, Hironimus menegaskan ada potensi munculnya pelanggaran yang sangat besar.
Misalnya perubahan angka antara C-Hasil, sehingga harus dilakukan antisipasi oleh KPU.
Dalam mengantisipasi potensi pelanggaran ini, KPU pada hari ini (Jumat-Red) telah melaksanakan dua kali rapat untuk membahas meminimalisir masalah tersebut.
Terkait adanya pertanyaan warga bahwa saat ini kotak-kotak suara ada di hotel, Hironimus menegaskan untuk penentuan tempat dan tanggal pleno adalah kewenangan PPD. Namun paling penting lokasinya harus terbuka.
“Dalam rapat internal saya selalu mengingatkan KPU tidak mempunyai kewenangan untuk intervensi PPD dalam rekapitulasi tingkat distrik. Termasuk di dalamnya menentukan tanggal dan tempatnya di mana lakukan rekapitulasi dan pleno. Karena bukan kewenangan KPU tetapi PPD,” jelasnya.
Dikatakan PPD wilayah pesisir dan gunung melakukan rekapitulasi dan pleno di hotel mana saja di Kota Timika bukan menjadi persoalan.
Asalkan dilakukan di tempat terbuka, bisa diakses oleh semua orang atau publik dan diawasi lembaga pengawas.
“Prinsipnya selama poin-poin rekapitulasi terpenuhi bukan jadi persoalan. Memang secara administrasi pleno PPD harus dilakukan di distrik setempat,” pungkasnya.
Namun kalau ada perpindahan PPD dengan alasan kuat, wajib mengajukan surat permohonan perpindahan lokasi dan KPU akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
Dikatakan, kondisi yang terjadi saat ini PPD di pegunungan setelah pemilihan semua kotak suara yang tersegel sudah diturunkan di Timika, meskipun belum melaksanakan tahapan rekapitulasi dan pleno perolehan suara.
Namun kondisi ini KPU masih bisa maklumi, meskipun belum mendapat surat persetujuan permohonan perpindahan lokasi pleno.
KPU baru mendapatkan informasi secara lisan, sambil menunggu proses surat permohonan pindah lokasi plenonya di kota.
“Tetapi pada saat diturunkan logistik selalu dalam pengawasan Bawaslu dan KPU,” tandas Hironimus. KPU pada prinsipnya tidak membiarkan PPD melaksanakan sendiri tanpa pengawasan internal.
Secara umum proses pemilihan pada 27 November 2024 berjalan aman walaupun ada beberapa persoalan di beberapa tempat namun sudah bisa diselesaikan.
Hironimus mengakui sampai saat ini pihaknya belum menerima catatan-catatan dari Bawaslu, terkait dengan dugaan pelanggaran. Jika ada KPU sudah pasti menindaklanjutinya.
Lebih jauh Hironimus menyampaikan bahwa terkait dengan adanya potensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan distrik sebagaimana dalam pemberitaan media, Hironimus mengatakan, setiap pelanggaran tidak harus diselesaikan dengan PSU. (Redaksi)
