TIMIKA, Koranpapua.id – Empat pimpinan daerah berbagi strategi merawat toleransi dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II 2026 di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026). Mereka menyoroti pentingnya dialog, kepastian pelayanan, dukungan anggaran, dan pendidikan generasi muda.
Keempat narasumber tersebut ialah Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Bupati Sambas Satono, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, dan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.
Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, memandu diskusi Sesi VI Paralel Tematik Panel D bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran”.
Dalam forum tersebut, para narasumber menjelaskan pengalaman daerah masing-masing dalam mengelola keberagaman. Pembahasan mencakup persoalan rumah ibadah, pencegahan diskriminasi, pengaruh media sosial, hingga pelayanan publik yang setara.
Bogor Utamakan Dialog dan Kebijakan Berkelanjutan
Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan intoleransi.
Ia menyinggung pengalaman Bogor menghadapi persoalan kerukunan yang berkaitan dengan komunitas Syiah, GKI Yasmin, dan Ahmadiyah. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya dialog terbuka dan kebijakan yang berkelanjutan.
“Peran pemerintah ternyata lebih sentral apabila mengambil langkah-langkah yang tepat,” ujarnya.
Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor mengutamakan dialog untuk penanganan jangka pendek. Sementara itu, pemerintah menyiapkan kebijakan dan regulasi untuk menjawab persoalan dalam jangka menengah serta panjang.
Dalam penanganan persoalan GKI Yasmin, misalnya, pemerintah menyiapkan lahan aset daerah sebagai lokasi pembangunan gereja. Pemkot juga memperkuat musyawarah serta menyiapkan regulasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Selain itu, Dedie mengingatkan tantangan komunikasi di media sosial. Menurutnya, penyebaran informasi di ruang digital dapat memperluas persoalan lokal dan memicu reaksi masyarakat dari berbagai wilayah.
Sambas Tekankan Kehadiran Pemimpin untuk Semua Warga
Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk seluruh kelompok masyarakat. Pemimpin perlu memastikan setiap warga memperoleh perlakuan setara tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang sosial.
Ia mengingatkan pengalaman konflik sosial di Sambas sebagai pelajaran untuk menjaga hubungan antarkelompok. Menurutnya, masyarakat bersama pemerintah di berbagai tingkatan memiliki peran dalam membangun kembali kehidupan yang damai.
Satono juga menceritakan pengalamannya mengunjungi lima rumah ibadah dalam satu hari. Ia menilai kehadiran langsung pemimpin dapat memperkuat kedekatan dan kepercayaan masyarakat.
“Kuncinya hari ini pemerintah harus hadir di semua komponen, semua suku bangsa, semua agama kita rawat bersama-sama. Rangkul semua, berjalan, berdiri, duduk sama-sama tinggi sama rendah,” tegasnya.
Menurut Satono, komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat membantu pemerintah mengenali persoalan sekaligus mencegah munculnya jarak sosial.
Surakarta Libatkan Generasi Muda melalui Pendidikan dan Budaya
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memaparkan konsep “Harmoni Budaya” dalam penguatan toleransi. Konsep tersebut mencakup keselarasan, keseimbangan, sikap saling menghormati, dan pencegahan konflik sosial.
Menurut Astrid, Pemkot Surakarta memperkuat pendekatan itu melalui regulasi serta kerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pemerintah juga melibatkan forum masyarakat hingga tingkat kelurahan.
Generasi muda menjadi salah satu sasaran utama. Pemkot mendorong pendidikan toleransi di sekolah, pencegahan perundungan, dan penguatan nilai Pancasila agar anak-anak belajar menghargai perbedaan sejak dini.
Selain pendidikan, pemerintah memanfaatkan kegiatan kebudayaan sebagai ruang pertemuan lintas kelompok. Kegiatan tersebut mencakup ornamen perayaan keagamaan di ruang publik, kirab kerukunan, dan pengembangan kampung toleransi.
Astrid menilai seni dan festival dapat mempererat hubungan masyarakat serta mengurangi prasangka.
“Kita ingin semua rumah ibadah terlindungi, aduan masyarakat terkait ketidaksetaraan maupun ketidaknyamanan bisa cepat ditangani, dan konflik dapat dicegah dengan baik,” ungkapnya.
Tegal Perkuat FKUB dan Mediasi Rumah Ibadah
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengatakan, pemerintahannya meningkatkan dukungan anggaran kepada FKUB untuk menunjang pembinaan kerukunan.
Pemkot Tegal juga membentuk Forum Pemuda Antar Umat (Formap) sebagai wadah komunikasi dan kerja sama generasi muda lintas agama. Selain itu, pemerintah memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama, ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan.
Dedy turut menyoroti pelayanan pemakaman bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Menurutnya, kebutuhan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik.
Ia kemudian menceritakan penyelesaian usulan pendirian tempat ibadah yang, menurut keterangannya, telah berlangsung selama 34 tahun. Mediasi melibatkan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur pemerintah daerah hingga menghasilkan kesepakatan pada Juli 2026.
Dedy berharap penyederhanaan ketentuan pendirian rumah ibadah dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Melalui diskusi KKT II Mimika, keempat pimpinan daerah menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam merawat keberagaman. Dialog, dukungan anggaran, penguatan FKUB, dan keterlibatan generasi muda menjadi bagian dari strategi yang mereka jalankan di daerah masing-masing. (*)
Penulis: Ril MinggU
Editor : Marthen LL Moru







