TIMIKA, Koranpapua.id – Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Ardi, ST, menyoroti beban utang operasional RSUD Mimika yang mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Selain persoalan pembiayaan, ia juga menemukan pasien harus menunggu lebih dari enam jam untuk mendapatkan pelayanan medis.
Persoalan tersebut menjadi catatan dalam kunjungan kerja Ardi ke RSUD Mimika, Senin 16 November 2026, untuk melakukan pengawasan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Berdasarkan pemaparan manajemen rumah sakit, keterbatasan anggaran operasional masih menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Beban pembiayaan semakin besar karena RSUD Mimika juga melayani pasien dari luar Kabupaten Mimika, termasuk dari sejumlah wilayah di Papua Tengah.
Ardi mengatakan, pembiayaan pelayanan kesehatan lintas daerah perlu dibahas bersama pemerintah kabupaten dan provinsi di wilayah Papua Raya. Menurut dia, diperlukan mekanisme pembagian tanggung jawab pembiayaan dan sistem penagihan yang jelas agar beban operasional rumah sakit tidak hanya ditanggung pemerintah daerah setempat.
“Kami merencanakan rapat bersama Papua Raya pada 9-11 Desember mendatang untuk membahas persoalan-persoalan seperti ini, termasuk bagaimana sistem penagihan ke depannya,” ujarnya.
Selain masalah keuangan, Ardi menyoroti waktu tunggu pasien yang mencapai lebih dari enam jam. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama karena RSUD Mimika merupakan rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat dari berbagai daerah.
Ia menilai, peningkatan jumlah pasien harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih cepat.
Ardi juga menyoroti kebutuhan fasilitas pendukung bagi pasien dan keluarga, termasuk tempat ibadah. Ia berharap pengembangan fasilitas mushola dapat direalisasikan pada 2027 dan berencana meninjau lokasi yang telah disiapkan manajemen rumah sakit.
Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, mengatakan kunjungan DPR Papua Tengah menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan perkembangan, kebutuhan, serta kendala pelayanan.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen juga memaparkan penggunaan dana Otsus dan pelaksanaan program Kartu Papua Sehat (KPS).
Faustina menjelaskan, penggunaan anggaran telah dilaporkan sesuai peruntukannya. Namun, dukungan anggaran yang tersedia tahun ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit.
“Kami berharap tahun depan ada penambahan anggaran, karena kebutuhan rumah sakit masih cukup besar, baik untuk pelayanan maupun pengembangan fasilitas,” katanya.
Terkait antrean pasien, Faustina menjelaskan bahwa RSUD Mimika telah menyediakan aplikasi Sipoli yang dapat diunduh melalui Play Store. Aplikasi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran secara daring tanpa harus datang langsung untuk mengambil nomor antrean.
Namun, sebagian pasien masih memilih mendaftar secara langsung di rumah sakit.
Selain pola pendaftaran, keterbatasan dokter spesialis turut memengaruhi waktu pelayanan. Sebelum memulai pelayanan di poliklinik, dokter harus terlebih dahulu melakukan kunjungan terhadap pasien rawat inap.
Pendaftaran pasien dimulai pukul 07.30 WIT, sedangkan pelayanan di poliklinik menyesuaikan dengan penyelesaian tugas dokter.
Mengenai fasilitas ibadah, Faustina mengatakan RSUD Mimika saat ini telah menyediakan satu ruangan kecil yang difungsikan sebagai mushola. Manajemen juga berencana memasang papan penunjuk agar pasien dan keluarga lebih mudah menemukan lokasi tersebut.
Untuk pengembangan ke depan, rumah sakit telah menyiapkan area khusus bagi pembangunan mushola dan rumah duka guna memenuhi kebutuhan pasien serta keluarga dari berbagai latar belakang agama.
Faustina berharap kebutuhan pengembangan rumah sakit, terutama penambahan tenaga medis dan peningkatan sarana prasarana, mendapat dukungan anggaran dari DPR Papua Tengah maupun DPRK Mimika. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru







