TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyoroti data penerima bantuan yang belum mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Ketidakakuratan data berpotensi membuat penyaluran bantuan salah sasaran sekaligus menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, Ukas, menyampaikan persoalan tersebut dalam Rakortek Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Papua Tengah di Timika, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ukas, masih ada warga yang kondisi ekonominya sudah mapan, tetapi namanya tetap tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Ia meminta pemerintah kabupaten memeriksa kembali kesesuaian data dengan kondisi masyarakat.
Verifikasi Penerima Bantuan Perlu Penguatan
Ukas menilai proses verifikasi dan pemutakhiran data belum berjalan maksimal. Akibatnya, daftar penerima berpotensi tetap memuat warga yang tidak lagi memenuhi kriteria bantuan.
“Ada yang seharusnya sudah tidak bisa masuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, tapi namanya itu masih ada di dalam. Dia sudah kehidupannya mapanlah, tapi masih ada namanya di dalam desil 1, desil 2. Ah, ini yang harus diverifikasi, seperti itu,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan jumlah dan identitas calon penerima sebelum pemerintah menyalurkan bantuan tunai. Pemerintah juga perlu memperhatikan perubahan kondisi ekonomi warga dalam menentukan sasaran program.
Dalam konteks bantuan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus, Ukas mengingatkan agar daftar penerima sesuai dengan kriteria program dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, data dari daerah menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan serta penyaluran bantuan.
Keterlambatan Data Hambat Pelaksanaan Program
Selain ketepatan sasaran, Ukas menyoroti kesiapan data sebelum program mulai berjalan. Ia mengatakan, pemerintah terkadang baru mencari data setelah program masuk ke kabupaten.
Kondisi tersebut membuat pelaksanaan kegiatan tertunda.
“Yang penting itu data. Kalau ada data, kita juga cepat mengeksekusi program-program yang akan diturunkan oleh provinsi ke kabupaten. Tapi kalau tidak ada data, kadang-kadang programnya sudah turun, tapi baru kasak-kusuk cari data. Akhirnya kegiatan itu molor lagi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten menempatkan penyediaan data sebagai bagian penting dari perencanaan. Kesiapan informasi akan membantu pemerintah menentukan sasaran dan menjalankan kegiatan tepat waktu.
Delapan Kabupaten Dukung Sistem Satu Data
Ukas juga mengajak pemerintah kabupaten memperkuat dukungan terhadap sistem Satu Data Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Menurutnya, kabupaten perlu melengkapi dan memperbarui data, memeriksa kesalahan pencatatan, serta menyusun metadata atau keterangan yang menjelaskan data tersebut. Langkah ini mendukung integrasi dengan sistem Satu Data Indonesia.
Ia berharap delapan kabupaten lebih aktif menyediakan data yang valid agar persoalan administrasi tidak terus menghambat pembangunan.
Rakortek yang berlangsung selama tiga hari tersebut melibatkan Bapperida Papua Tengah dan perwakilan Bappeda/Bapperida dari delapan kabupaten. Melalui forum ini, pemerintah provinsi dan kabupaten membahas kendala perencanaan serta langkah perbaikan agar program lebih terukur dan tepat sasaran. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
