TIMIKA, Koranpapua.id – Besarnya anggaran pembangunan yang dimiliki Provinsi Papua Tengah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah indikator pembangunan, seperti angka stunting dan kemiskinan, masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Timika, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 11–13 November 2026, ini dihadiri perwakilan Bappeda/Bapperida dari delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Mimika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengevaluasi capaian pembangunan, menyelaraskan program prioritas, serta membahas berbagai kendala yang dihadapi masing-masing daerah.
Menurut Eliezer, Papua Tengah memiliki kapasitas anggaran yang cukup besar. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam capaian pembangunan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan.
“Kami di Papua Tengah, dari sisi APBD cukup tinggi secara nasional. Tapi kalau kita lihat angka-angka, stunting kita tinggi, kemiskinan kita tinggi, inovasi belum kita buat, kemudian IPM masih rendah. Ini persoalannya. Dana besar, tapi keberhasilan rendah,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu dibahas secara terbuka bersama pemerintah kabupaten untuk mengetahui hambatan yang selama ini menyebabkan program pembangunan belum berjalan optimal.
Melalui Rakortek tersebut, Bapperida Provinsi Papua Tengah ingin menggali berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga keterbatasan data pembangunan.
Eliezer berharap forum itu tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada para bupati sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
“Harapan kita di forum ini, kita bisa berdiskusi, kira-kira apa yang menjadi kendala selama ini. Kami ingin mengetahui persoalannya sehingga bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu nantinya kami bawa kepada para bupati,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, Ukas, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan provinsi sangat bergantung pada capaian pembangunan di masing-masing kabupaten.
Menurut dia, kabupaten merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekaligus menjadi tempat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dibiayai pemerintah provinsi.
Karena itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kabupaten akan turut memengaruhi capaian IPM provinsi.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran 5 persen. Meski terlihat cukup baik, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat pada lapisan bawah.
“Pertumbuhan ekonomi kita lumayan tinggi, masih di kisaran 5 persen. Tetapi pertumbuhan itu tidak banyak dinikmati masyarakat paling bawah. Ini ada masalah apa? Apakah program perencanaan kita belum tepat sasaran atau memang belum terencana dengan baik?” ujarnya.
Ukas mengatakan Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, terutama keterbatasan konektivitas antarkabupaten dan akses menuju distrik-distrik terpencil.
Kondisi geografis membuat sejumlah wilayah masih bergantung pada transportasi udara untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan pokok.
Ia mencontohkan Kabupaten Intan Jaya dan Puncak yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Sementara di Mimika dan Nabire, konektivitas relatif lebih baik, meskipun masih terdapat wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Bagaimana sistem pendidikan kita bisa berjalan baik kalau anak-anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk menjangkau pusat layanan pendidikan tanpa transportasi yang efektif dan efisien. Ini tantangan kita,” katanya.
Ukas berharap pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memperkuat koordinasi dalam menyusun program pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
