TIMIKA, Koranpapua.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika membuka layanan pendampingan hukum bagi pemerintah kampung untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Melalui pendampingan tersebut, aparatur kampung dapat berkonsultasi mengenai persoalan hukum, administrasi, hingga pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran kampung.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Mimika, Reinaldo Sampe, dalam sosialisasi pendampingan hukum bagi kepala kampung di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu 11 November 2026.
Reinaldo mengatakan, layanan tersebut terbuka bagi seluruh kepala kampung di Mimika. Pemerintah kampung dapat mengajukan permohonan resmi kepada Kejari Mimika apabila membutuhkan bantuan atau pertimbangan hukum sesuai kewenangan kejaksaan.
“Kami dari Kejaksaan Negeri Mimika, khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, melaksanakan sosialisasi pendampingan hukum agar kepala-kepala kampung dapat memanfaatkan layanan kami. Tujuannya untuk meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan dana desa,” jelas Reinaldo.
Ia mengatakan, pendampingan diperlukan agar aparatur kampung memahami ketentuan yang berlaku dan dapat mengantisipasi kesalahan dalam pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Reinaldo mengungkapkan, hingga saat ini Kejari Mimika belum menerima laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dari 133 kampung di Kabupaten Mimika.
Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pemerintah kampung tetap menggunakan anggaran sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.
“Kami berharap dana desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, sebagaimana telah diatur dalam APB Kampung masing-masing. Anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Terkait penanganan dugaan penyimpangan anggaran, Reinaldo menjelaskan, persoalan tersebut dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat.
Apabila ditemukan kerugian keuangan negara, pengembalian dapat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, jika ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya dapat dilanjutkan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan maupun Kepolisian.
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Distrik Wania, Ria N. Mandiwa, menyoroti pelibatan pemerintah distrik dalam penyusunan APB Kampung serta mekanisme pencairan dana desa.
Menurut dia, pemerintah distrik perlu dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan APB Kampung. Sebab, kepala distrik kerap diminta memberikan rekomendasi atau menandatangani dokumen administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan kampung.
“Jangan sampai kami hanya diminta tanda tangan, tetapi tidak pernah dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan APB Kampung. Kami juga perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan masing-masing kampung agar rekomendasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Ria meminta adanya kejelasan standar operasional prosedur (SOP) pencairan dana desa. Ia mengatakan, perubahan mekanisme dan keterlambatan pencairan anggaran perlu disampaikan secara terbuka kepada pemerintah kampung.
Menurutnya, keterlambatan pencairan dapat berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Karena itu, pemerintah kampung membutuhkan kepastian mengenai tahapan administrasi, persyaratan, dan waktu penyaluran anggaran.
“Kasihan kepala-kepala kampung. Ketika dana terlambat dicairkan, kegiatan ikut terlambat. Tetapi ketika laporan belum selesai, mereka yang disalahkan. Padahal, proses pencairan juga harus diperhatikan. SOP-nya harus jelas dan setiap perubahan mekanisme perlu disampaikan kepada pemerintah kampung,” tegas Ria.
Ia berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) bersama instansi teknis terkait memperjelas mekanisme pencairan dana desa agar pemerintah kampung dapat melaksanakan program sesuai jadwal.
Ria juga mendorong koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah distrik, DPMK, Inspektorat, dan kepala kampung, mulai dari tahap perencanaan, pencairan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.(**)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru
